Lombok Express

Blog

  • NTB Raih Predikat Pemerintah Daerah Terinovatif

    NTB Raih Predikat Pemerintah Daerah Terinovatif

    MATARAM–Dalam 3 tahun masa kepemimpinannya, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, M.Sc dan Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah berhasil membawa Provinsi NTB meraih predikat sebagai Pemerintah Daerah Terinovatif Provinsi se-Indonesia.

    Anugerah luar biasa tersebut diberikan secara langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur NTB dalam Anugerah Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (29/12).

    Selain Provinsi NTB, terdapat pula empat provinsi lain yang dinobatkan sebagai Provinsi Terinovatif, yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

    Gubernur NTB yang diundang untuk hadir langsung mengucapkan terimakasih dan rasa syukur atas diraihnya prestasi gemilang diakhir tahun tersebut.

    “Terimakasih kepada Bapak Menteri yang telah memberikan kami motivasi untuk berkontribusi memperbaiki daerah kami dan bangsa ini. Juga berkat arahan dan bimbingan dari Dirjen dan Sekjen Kemendagri kami mampu survive dan melahirkan hal-hal baru di tempat kami,” ucap Bang Zul sapaan akrabnya.

    Ia juga menyatakan pandemi Covid-19 merupakan suatu bentuk keberkahan yang terselubung sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi dalam membangun daerah.

    “Kita juga disapa oleh pandemi yang tidak gampang, tapi pandemi menjadi _blessing in disguise_ yang memaksa kami hadir dengan cara-cara yang tidak biasa demi melayani masyarakat dan menghasilkan hasil yang lebih baik,” jelasnya.

    IGA Award sendiri merupakan penganugerahan yang diadakan untuk memotivasi pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

    Capaian daerah dalam lomba yang diselenggarakan oleh Kemendagri ini menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah. Nantinya NTB mendapatkan suntikan tambahan berupa Dana Insentif Daerah. Selain itu tentunya menjadi prioritas lokus Dana Tugas Pembantuan.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang berharap acara seperti IGA Award bukan hanya sekadar seremonial, tetapi dapat memberikan iklim kompetitif antardaerah dalam membangun daerahnya.

    “Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, bukan sekedar seremonial, tapi akan memberikan iklim yang kompetitif antardaerah untuk saling berlomba dalam membuat terobosan-terobosan kreatif dan betul-betul menunjukkan kemampuan leadership yang kuat,” harap Mendagri Tito.

    Pada anugerah tersebut, Provinsi NTB masuk dalam kategori Provinsi yang sangat inovatif bersama 6 provinsi lainnya. Dan, Provinsi NTB kembali terpilih menjadi Pemda Terinovatif bersama empat provinsi lain setelah melalui berbagai tahapan. Yaitu tahapan penjaringan, tahapan pengukuran, tahapan penilaian, validasi lapangan hingga penetapan dan pemberian penghargaan. Adapun lebih dari 80 inovasi daerah yang didaftarkan dan dinilai menjadi faktor penentu penilaian akhir. NTB Care, NTB satu data, Samsat Apps, adalah contoh inovasi daerah yang menyumbang point tinggi dalam penilaian IGA 2021. (dis/has)

  • Wapres Ma’ruf Amin Apresiasi KLHK atas Konsistensi Penyelenggaraan Proper

    Wapres Ma’ruf Amin Apresiasi KLHK atas Konsistensi Penyelenggaraan Proper

    JAKARTA–Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Selasa (28/12/2021).

    Dalam acara yang mengangkat tema “Proper: Inovasi Sosial untuk Indonesia Maju” tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang konsisten menyelenggarakan Proper setiap tahun. Wapres juga mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, Proper telah menjadi motivator bagi dunia usaha untuk melakukan praktik bisnis dengan lebih baik.

    “Selama 24 tahun, Proper telah berkembang menjadi platform bagi dunia usaha untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau,” tutur Wapres.

    Berbagai kriteria yang ditetapkan dalam Proper, lanjut Wapres, juga telah mengalami transformasi yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Untuk itu, diharapkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan tersebut dapat semakin memacu dunia usaha untuk tidak hanya fokus pada pencapaian profit, namun juga peduli dengan lingkungan sekitarnya.

    “Proper telah bertransformasi dari kriteria sederhana, yaitu penilaian pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan, hingga sekarang mencakup kriteria daya tanggap terhadap kebencanaan,” urai Wapres.

    “Berbagai kriteria tersebut diharapkan menjadi indikator bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pencapaian profit. Dunia usaha harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, non-fisik, maupun lingkungan sosial,” tambahnya.

    Secara khusus, Wapres pun menyambut baik kriteria sensitivitas dan daya tanggap terhadap kebencanaan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, sebagai kriteria baru di aspek pemberdayaan masyarakat yang ditambahkan sejak tahun 2020 lalu.

    “Kriteria ini sangat humanis karena meminta komitmen dari pimpinan perusahaan agar memberikan perlindungan kepada karyawannya, untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan akibat dampak pandemi,” ungkap Wapres.

    “Saya mengapresiasi program tanggap terhadap kebencanaan ini, karena telah mampu mendorong partisipasi nyata perusahaan dalam melawan Covid-19, melalui program vaksinasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 230 ribu orang penerima vaksin dosis pertama, dan hampir 167 ribu orang penerima vaksin dosis kedua,” imbuhnya.

    Menutup sambutannya, Wapres berpesan bahwa ke depan masih terdapat banyak tantangan berat untuk mewujudkan lingkungan hidup lestari. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh jajaran terkait dan masyarakat untuk terus mendukung program-program yang dicanangkan oleh KLHK guna mewujudkan cita-cita ini.

    “Masih banyak pekerjaan berat yang harus dilakukan untuk mengawal terwujudnya lingkungan hidup lestari. Kita dukung program-program lain yang dicanangkan KLHK, yang tidak hanya melibatkan dunia usaha, tapi juga seluruh komponen bangsa lainnya, dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan bumi kita,” pungkas Wapres.

    Dalam acara penganugrahan ini, Wapres didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya dan Stafsus Wapres bidang Investasi dan Infrastruktur Sukriansyah S Latief.

    Untuk tahun 2021 ini ada sebanyak 47 perusahaan yang menerima anugrah Proper Emas. Hal itu berarti meningkat dibanding 2020 di mana hanya 32 perusahaan yang menerima anugrah Proper Emas. Ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan semakin tinggi walaupun kriteria penilaian semakin bertambah. (has/rls)

  • Catatan Akhir Tahun 2021: SMSI Menata Masa Depan, Memperkenalkan Generasi Milenial pada Metaverse

    Catatan Akhir Tahun 2021: SMSI Menata Masa Depan, Memperkenalkan Generasi Milenial pada Metaverse

    Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tidak mau terjebak pada masa kelam media pers yang dihantam gelombang disrupsi teknologi dan transformasi sosial. Hingga akhir tahun 2021, sebanyak 1.626 perusahaan media pers anggota SMSI terus melangkah maju dan berinovasi.

    Secara mandiri, mereka berjuang di tengah pandemi Covid-19, tanpa mengeluh. Menanti kebijakan dan regulasi pemerintah yang berpihak pada media-media pers yang sebagian rintisan dengan jumlah besar tersebut juga belum tentu tiba.

    “Menyadari hal tersebut, SMSI perkumpulan perusahaan media-media pers rintisan yang tersebar di 34 provinsi se-tanah air, didesain melompat untuk bersama-sama ambil peran di masa yang akan datang, dan diperkirakan tahun 2045 semua akan merasakan hasilnya,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus.

    Sekarang ini buat apa berkeluh kesah dengan situasi yang tidak bisa dihindari. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak pantas memanfaatkan kekurangan akibat berbagai situasi menjadi kekuatan seperti peminta-minta.

    Sejarah pahit hanya sebagai catatan momentum yang bermakna penting untuk pijakan menggapai masa depan yang berkilau dan membawa kesejahteraan perusahaan pers siber dan bangsa Indonesia pada umumnya.

    SMSI mencoba untuk tetap tegar dan bersemangat untuk terus menyemangati masyarakat dalam meraih kembali kesejahteraan dan bisnis mereka yang melemah akibat pandemi Covid-19.

    Dalam bangsa yang sejahtera terdapat pers yang kuat. Bangsa yang sejahtera memiliki usaha yang tangguh. Usaha yang maju akan berdampak pada bertumbuhnya Pers Indonesia yang sehat.

    Itulah konsep tumbuh bersama-sama yang menjadi cita-cita SMSI. Karena itu merancang masa depan bersama-sama, merupakan komitmen para anggota SMSI yang berkumpul dalam Rapat Kerja Nasional di Hotel Jayakarta, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat tanggal 7-8 Desember 2021.

    “Kami SMSI secara bersama-sama sudah sepakat akan melakukan lompatan-lompatan jauh ke depan untuk kemajuan bersama,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus.

    “Media siber sebagai infrastrutur informasi di era digital, 4.0 harus kuat dan menjadi pemimpin pasar berbasis digital, membangun komunitas baru yang diperkenalkan pada metaverse,” tutur Firdaus lagi.

    Lompatan macam apa yang akan dilakukan SMSI yang kini beranggotakan lebih dari 1.626 pemilik perusahaan media siber ini? Sesuai hasil rapat kerja, lompatan akan dilakukan ke berbagai arah sesuai perkembangan teknologi digital yang semakin sulit diprediksi perkembangnnya.

    Semua perusahaan pers anggota SMSI diperkuat kemampuan dan kualitasnya. Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi pengusaha pers diintensifkan. Jaringan pengembangan usaha diperluas.

    Pada Rapat Kerja Nasional SMSI di Jakarta 7-8 Desember 2021, SMSI akan melompat jauh ke depan, dengan membentuk Millennials Cyber Media (MCM) di tiap daerah. Dan, di kwartal ahir 2021 SMSI telah menerbitkan aset digital crypto yang kita beri nama CYN (Cyber Network)

    “Kita menerbitkan sebanyak 10 triliun token Crypto. Dan, bekerja dibawah blockchain Tron. Saat ini, token crypto telah beredar di Indonesia, Nigeria dan Kamboja dengan total yang menahan aset digital CYN sebanyak 430 orang,” tutur Firdaus.

    Token Crypto akan menjadi sarana pendukung MCM yang terdiri dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang nanti menjadi komunitas metaverse masa depan. “Dengan lompatan ini, 2045 Indonesia harus memenangkan persaingan dunia,” ujar Firdaus bersemangat.

    Untuk memperkokoh sumber daya manusia, pada tahun 202I ini juga, SMSI sudah menjalin kerjasama dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Jakarta untuk melayani uji kompetensi para wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan pers anggota SMSI. Ini penting guna mendukung profesionalitas wartawan.

    “Kami siap melakukan pendidikan sesuai bidang yang dibutuhkan teman-teman SMSI,” kata Ketua Bidang Pendidikan SMSI Pusat Dr Retno Intani ZA, MSc yang juga dosen di universitas tersebut.

    Dari sisi pengembangan kerjasama luar negeri, Ketua Bidang Luar Negeri SMSI Pusat Aat Surya Safaat juga sudah merintis kerja sama dengan sejumlah duta besar negara sahabat Indonesia, dan sudah berdiskusi tentang isu-isu penting.

    Duta besar yang pernah hadir dalam perbicangan via aplikasi zoom di depan para pengurus SMSI dari seluruh Indonesia, antara lain Duta Besar Palestina untuk Indonesia DR Zuhair Al-Shun pada Selasa sore, 1 Juni 2021, dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al Thaqafi yang berbincang -bincang , Rabu (30/6/2021).

    “Pertemuan dengan para duta besar negara-negara asing untuk Indonesia, serta bekerjasama dengan para pihak di luar negeri, akan ditingkatnya,” tutur Aat Surya Safaat.

    Kerjasama global ini penting, terutama ketika SMSI juga tidak menutup kemungkinan membuka perwakilan di luar negeri.

    Di era digital yang meruntuhkan sekat-sekat antar negara, antar benua, banyak warga negara Indonesia yang berada di seluruh benua turut membaca berita produksi perusahaan pers siber anggota SMSI.

    “Melalui mesin pencari google, mereka di luar negeri bisa membaca berita-berita yang disebarkan oleh media anggota SMSI. Google selalu mengutip berita-berita yang diproduksi anggota SMSI,” Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat Cahyonoadi Raharyo Sukoco.

    Meskipun SMSI mengurusi kegiatan internal organisasi dan kerjasama di luar, SMSI tidak lupa berkarya dengan hasil yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

    SMSI pada Februari tahun 2021, telah membangun jalan desa yang diberi nama Jalan Bakti SMSI dan membangun sanitasi berupa 16 tempat mandi cuci dan kakus (MCK) yang berlokasi di Kampung Jaha, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

    Jalan ini dipersembahkan oleh SMSI dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021. Pembangunan jalan terwujud atas partisipasi perusahaan kontraktor PT Dwi Ratna Putra dan warga Jaha yang merelakan tanah mereka untuk pembangunan jalan.

    Jalan dan MCK itu diresmikan penggunaanya oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 7 Februari 2021. “Jalan sepanjang 750 meter dan lebar 2,5 meter serta 16 MCK ini sebagai hadiah dari SMSI untuk masyarakat dalam memperingati Hari Pers Nasional 2021,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan peresmian jalan tersebut.

    Kedepan, SMSI bekerjasama dengan banyak pihak untuk mewujudkan rencana bersama. Salah satunya yang sudah siap bekerjasama adalah Bukit Algoritma, pimpinan Budiman Sudjatmiko.

    Diharapkan kedepan karya-karya SMSI yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat akan bertambah, dan terus bertambah. Setiap periode kepengurusan SMSI semoga bisa mambangun peninggalan yang bermanfaat untuk masyarakat. (Mohammad Nasir, Sekretaris Jenderal SMSI)

  • Pemerintah Turki Akan Berlakukan Bebas Visa bagi WNI

    Pemerintah Turki Akan Berlakukan Bebas Visa bagi WNI

    ANKARA–Ada kabar baik dari Ankara Turki. Apa itu? Pemerintah Turki akan  memberlakukan bebas visa bagi WNI yang berkunjung ke negara yang dipimpin Erdogan itu. Kapan bebas bisa itu mulai diberlakukan?
    Dubes Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal mengakui banyak orang yang menanyakan mengenai dimulainya bebas visa bagi WNI ke Turki. “Tapi saya selama ini belum jawab karena saya masih melakukan verifikasi ke beberapa pihak supaya infonya verified,” katanya via WA dari Ankara, tadi malam.
    Menurut Dubes asal Lombok NTB itu, benar bahwa Presiden Recep Tayyip Erdoğan telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 4930 tertanggal 21 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:
    Menurut UU Perlindungan Orang Asing dan internasional No. 6458 pasal  18 telah diputuskan bahwa memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor biasa Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Turki dengan tujuan wisata dan transit untuk masa tinggal hingga 30 hari. Namun tidak melebihi 90 hari dalam setiap 180 hari perjalanan yang akan dilakukan.

    Kementerian Dalam Negeri Turki yang membawahi keimigrasian lanjutnya, saat ini sedang melakukan koordinasi internal untuk memastikan keputusan ini sudah masuk dalam sistem keimigrasian dan petugas dilapangan mengetahui serta mengimplementasikan keputusan ini. Pemerintah Turki akan segera memberitahukan KBRI Ankara mengenai tanggal efektif pemberlakuan keputusan ini.

    Upaya pembebasan visa bagi WNI yang berkunjung ke Turki kata Iqbal lagi, sudah diajukan oleh KBRI Ankara sejak tahun 2019 berdasarkan asas resiprositas karena Indonesia sudah memberikan pembebasan visa bagi WN Turki sejak tahun 2016. Asas resiprositas merupakan salah satu prinsip terpenting dalam hubungan antar bangsa.

    Pada kesempatan kunjungan Menlu RI ke Ankara, 12 Oktober 2021, Menlu RI kembali menegaskan permintaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Menlu Turki bahwa Pemerintah Turki akan segera mengabulkan permintaan tersebut.

    “KBRI Ankara akan segera menyampaikan kepada publik di Indonesia mengenai tanggal pemberlakuan kebijakan tersebut, segera setelah memperoleh konfirmasi dari otoritas yang berwenang di Turki,” katanya. (has)

  • Pisah Sambut Danrem 162/WB yang Lama dan Baru Berlangsung Meriah dan Haru

    Pisah Sambut Danrem 162/WB yang Lama dan Baru Berlangsung Meriah dan Haru

    MATARAM – Pisah Sambut Komandan Korem 162 Wira Bhakti yang baru dan lama di Markas Komando Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Mapolda NTB), Jumat (24/12/2021) berlangsung meriah.  Pada saat penyambutan Danrem 162/WB yang baru Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede dan haru pada saat pelepasan Danrem 162/WB yang lama Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

    Kedatangan kedua petinggi TNI di NTB itu disambut pagelaran Gamelan Gendang Belek dan lagu penyambutan khusus yang disoraikan personel TNI dan Polri dari gerbang hingga Tribun Lumbung, Bhara Daksa Polda NTB.

    Selaku tuan ruma,  Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB, Wali Kota Mataram juga PJU Polda NTB dan sejumlah PJU Korem 162/WB serta tamu undangan yang lain menyambut mereka dengan penuh kehangatan.

    Selepas penyambutan satu persatu Danrem 162/WB yang lama dan Danrem 162/WB yang baru bergiliran menyampaikan sambutannya di depan personel TNI-Polri yang berbaris mengikuti apel di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

    Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memberikan kenang-kenangan kepada Kapolda NTB sebagai simbol sinergitas yang tanpa sekat.

    Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal SIK MH mengatakan, acara itu menggambarkan sinergitas TNI Polri yang tanpa batas atau sekat.

    “Kami faham sekali bahwa Korem 162/WB adalah mitra yang sangat strategis bagi Polda NTB, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelasnya usai upacara.

    “Polda NTB tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu acara sederhana ini memang layak diberikan kepada Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan juga  kepada calon Brigjen Lalu Rudy Irham Srigede,” tambahnya.

    Dia berharap kedepannya Korem 162/WB dan Polda NTB terus bersinergi dan terus bergandengan tangan untuk mendedikasikan segala kemampuannya untuk masyarakat NTB.

    Sementara Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani merasa terhormat dan terharu serta bangga atas acara yang diselenggarakan oleh Kapolda NTB dan jajarannya itu.

    “Ini suatu kehormatan bagi saya dan keluarga. Ini adalah perhatian yang sangat luar biasa dari Kapolda NTB, yang memberikan kesempatan apel kehormatan untuk saya dan Danrem baru dalam acara lepas sambut,” ungkapnya.

    “Ini menunjukkan sinergitas TNI-Polri yang tanpa batas, sinergitas yang tanpa ada sekat, TNI-POLRI adalah anak kandungnya rakyat,” tambahnya.

    “Saya bangga terhadap Irjen Pol Mohammad Iqbal yang sangat perhatian kepada kami,” jelasnya.

    Sementara Danrem 162/WB yang baru Kolonel Czi Lalu Rudi Irham Srigede berjanji akan meneruskan sinergitas TNI-POLRI di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah terbangun dengan baik.

    “Penyambutan dan pelepasan Danrem saja diadakan di Polda ini yang membuktikan soliditas TNI-POLRI, ini yang akan saya teruskan. Walaupun nanti Kapolda berganti, apa yang sudah dilakukan akan kita lakukan lagi,” pungkasnya. (hms/has)

  • Setahun Menag Yaqut, Dari Revitalisasi KUA, Kemandirian Pesantren hingga Transformasi Digital dan Moderasi Beragama

    Setahun Menag Yaqut, Dari Revitalisasi KUA, Kemandirian Pesantren hingga Transformasi Digital dan Moderasi Beragama

    MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas hari ini genap setahun memimpin Kementerian Agama. Dilantik pada 23 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah program prioritas telah dicanangkan dan diwujudkan.

    Ada enam program prioritas yang dicanangkan. Yaitu: Revitalisasi KUA, Kemandirian Pesantren, Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Cyber Islamic University, dan Religiosity Index. Di tahun ini, Gus Yaqut juga mempersiapkan pencanangan 2022 sebagai Tahun Toleransi.

    *Revitalisasi 106 KUA*

    Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini melihat bahwa KUA adalah etalase layanan Kementerian Agama. Karenanya, Gus Yaqut bertekad merevitalisasi layanan KUA di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 5.945 unit. Dengan revitalisasi ini, ke depan KUA akan memiliki layanan keagamaan yang lebih mudah diakses, kredibel, dan transparan.

    Tahun pertama kepemimpinan Gus Yaqut, total 106 KUA telah direvitalisasi. Enam di antaranya merupakan KUA piloting yang dijadikan model oleh KUA lainnya. Enam KUA tersebut adalah KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah); KUA Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat); KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta); KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (Lampung); dan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

    “Wajah KUA adalah wajah Kementerian Agama. Karena itu, saya telah menetapkan revitalisasi KUA sebagai salah satu di antara enam kebijakan prioritas Kementerian Agama. KUA harus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat,” kata Menag di Lampung, Kamis (23/12/2021).

    Revitalisasi KUA, menurut Menag, sangat penting dilakukan karena KUA adalah layanan terdepan yang dimiliki Kementerian Agama. Layanan KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput.

    KUA, kata Gus Yaqut, harus menjadi pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Setiap pelayanan KUA harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, andal, kredibel, dan transparan.

    Revitalisasi KUA telah menetapkan empat tujuan strategis, yaitu: peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

    Revitalisasi akan dilanjutkan pada 2022 yang menyasar 1.000 KUA hingga diharapkan tuntas seluruhnya pada 2024 mendatang.

    Selain Revitalisasi KUA, program prioritas Gus Yaqut adalah Kemandirian Pesantren, Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Cyber Islamic University, dan Religiosity Index. Di tahun ini, Gus Yaqut juga mempersiapkan pencanangan 2022 sebagai Tahun Toleransi.

    *Memperkuat Kemandirian Pesantren*

    Afirmasi terhadap Pesantren terus dilakukan Pemerintah. Setelah penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri pada tahun 2015, terbit UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini semakin menegaskan pengakuan dan kepedulian negara terhadap pesantren.

    Tahun ini, di era kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini antara lain mengatur tentang Dana Abadi Pesantren, dan sekali lagi hal itu menjadi bentuk afirmasi negara pada pesantren.

    “Terbitnya Perpres No 82/2021, akan sangat membantu pelaksanaan amanat UU No. 18/2019, yang menyebutkan tiga fungsi pesantren yaitu, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Itu adalah salah satu kado indah peringatan Hari Santri, 22 Oktober 2021,” tegas Menag.

    Sebagai institusi yang secara langsung berurusan dengan pesantren, lanjut pria yang akrab di sapa Gus Yaqut ini, pihaknya telah menyusun kebijakan kemandirian pesantren. Kebijakan yang dibuat Kementerian Agama ini juga mempertimbangkan fungsi pesantren di masyarakat, serta melimpahnya sumber daya manusia (SDM) pesantren.

    Menurutnya, pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki sumber daya ekonomi yang bila dikelola dengan baik bisa menjadi potensi ekonomi berkelanjutan yang berdampak positif dalam menopang pesantren dalam menjalankan tiga fungsi pesantren, baik pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. Jaringan antarpesantren juga merupakan modal sosial yang sangat menunjang kebijakan yang disusun Kementerian Agama terkait kemandirian pesantren ini.

    Dikatakan Gus Yaqut, kebijakan kemandirian pesantren bertujuan terwujudnya pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal. Tujuan strategis kebijakan ini yang pertama adalah penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM yang unggul, baik dalam ilmu agama, keterampilan kerja, maupun kewirausahaan.

    Kedua, penguatan pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi.

    Ketiga, penguatan pesantren sebagai community economic hub. Keempat, penguatan peran Kementerian Agama dalam mewujudkan program Kemandirian Pesantren.

    Sesuai dengan karakteristik pesantren dan fungsinya, lanjut Gus Yaqut, kebijakan ini juga menekankan nilai-nilai inklusivitas, fasilitatif, kolaboratif, serta transparansi. Tahun ini, Kementerian Agama juga telah menetapkan roadmap atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Roadmap tersebut telah dirilis pada Mei 2021. Sebagai langkah lanjutan, telah dibuat timeline dari tahun 2021 sampai tahun 2024.

    “Tahun 2021 kami luncurkan program Pesantrenpreneur, pengembangan Dashboard Data Ekonomi Pesantren, serta piloting program Kemandirian Pesantren untuk 100 pesantren,” jelas Gus Yaqut.

    “Tahun depan, akan ada peluncuran 100 Badan Usaha Milik Pesantren (BUM-Pes), Santripreneur, Platform Digital Ekonomi Pesantren, yang dilanjutkan dengan replikasi program kemandirian di 500 pesantren,” sambungnya.

    Untuk tahun 2023, kata Menag, akan ada peluncuran Community Economic Hub, yang dilanjutkan dengan replikasi kemandirian pesantren di 1.500 titik pesantren. Lalu pada 2024, akan dilakukan replikasi serupa di banyak pesantren lainnya.

    “Program ini sejalan dengan gagasan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” tandasnya.

    *Transformasi Digital*

    Transformasi Digital menjadi salah satu program prioritas Yaqut Cholil Qoumas sejak dilantik sebagai Menteri Agama. Ikhtiar dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital di Kementerian Agama ini antara lain telah dilakukan melalui penyediaan layanan SuperApp yang mudah diakses, lengkap, dan user friendly.

    Aplikasi berbasis Android dan iOS ini merupakan layanan digital yang mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan yang dikelola oleh setiap unit eselon I Pusat. SuperAPP ini sedang dalam proses finalisasi untuk menjadi aplikasi impian (dream application) yang menyediakan data-data dan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan.

    “Selama ini, layanan Kementerian Agama masih terpisah-pisah dan berada dalam unit-unit Satker yang belum terintegrasi (terpusat), hingga menyulitkan bagi publik untuk mengakses secara mudah dan berkesinambungan. Setahun ini kita siapkan SuperApp sebagai bagian proses transformasi digital layanan Kemenag agar lebih memudahkan dan transparan,” tegas Menag.

    Gus Yaqut menjelaskan, selama ini ada sejumlah aplikasi layanan yang dikembangkan oleh setiap satuan kerja. Misalnya, layanan data perkawinan diolah melalui aplikasi SIMKAH, data pendidikan melalui aplikasi EMIS dan SIMPATIKA, data kepegawaian melalui SIMPEG, data masjid-musalla melalui SIMAS, dan lainnya. Masing-masing aplikasi ini menyediakan data sesuai unitnya, yang belum diintegrasikan melalui sistem yang utuh.

    “Program transformasi digital yang saya dorong setahun terakhir ini diarahkan pada satu data Kemenag. Outputnya adalah tersedianya satu data keagamaan dan pendidikan keagamaan yang mudah diakses oleh siapapun sebagai dasar kebijakan publik, basis analisis, dan pengembangan program pembangunan bidang agama,” terang Menag.

    “Salah satu contoh penting yang akan dicapai di antaranya satu data KUA dan konektifitasnya antar KUA untuk memperkuat program revitalisasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan terdepan, cepat, murah, dan inklusif. Sekarang, tercatat sebanyak 5.810 Kantor Urusan Agama (KUA) telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),” sambungnya.

    Selain memudahkan akses layanan, kata Gus Yaqut, transformasi digital juga menjadi langkah pembenahan dan pencegahan terjadinya korupsi di Kementerian Agama. Sebab, melalui transformasi digital, maka semua layanan menjadi transparan, akuntabel, terbuka, sehingga tidak ada ruang-ruang gelap di Kementerian Agama.

    “Di awal Januari ini (2022), insya Allah sudah siap. Kita bangun sistem ini dengan detail, pelan-pelan, sambil kita terus tambal sulam. Memang butuh waktu. Dan saya minta seluruh jajaran di kementerian agama, mulai menyesuaikan diri dengan ini,” tegas Menag.

    Ide transformasi digital yang diusung Menag Yaqut Cholil Qoumas sejak memimpin Kementerian Agama terus bergulir. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu misalnya, telah merilis empat aplikasi layanan digital, yaitu: e-Pasraman, Sindu (Sistem Informasi Hindu), Wedangga (Weda dalam Genggaman Anda), dan Digital Arsip. Empat aplikasi layanan digital ini merupakan buah kerja sama antara Ditjen Bimas Hindu dengan programmer-programmer dari kalangan anak muda Hindu.

    e-Pasraman adalah aplikasi layanan pendidikan Hindu berbasis digital. Aplikasi ini dihadirkan untuk membantu proses belajar mengajar antara siswa dan tenaga pengajar di Pasraman. Melalui aplikasi ini, orang tua siswa nantinya juga dapat turut mengawasi perkembangan proses belajar anak-anaknya.

    Sindu merupakan sistem aplikasi digital berbasis web yang terintegrasi dengan data-data keumatan Hindu. Misalnya, data pendidikan, data penyuluh, guru agama, data pegawai, dan data lainnya.

    Sindu akan menjadi holding application. Jadi hanya dengan mengakses Sindu, user bisa terintegrasi dengan berbagai data dan layanan aplikasi digital Bimas Hindu RI. Sindu akan menjadi aplikasi yang terus bertumbuh untuk memberikan pelayanan mudah, murah, dan cepat.

    Wedangga adalah aplikasi media digital berbasis web yang mempermudah umat mengakses kitab suci Hindu. Melalui aplikasi ini, umat tidak hanya ditampilkan teks asli dan terjemahannya saja, namun juga bisa mendengarkan langsung lantunan beserta terjemahannya. Sedang Digital Arsip merupakan transformasi model pengarsipan dokumen kepegawaian Ditjen Bimas Hindu.

    *Menguatkan Moderasi Beragama*

    Setahun memimpin Kementerian Agama, Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan keseriusannya dalam implementasi program penguatan moderasi beragama. Selain sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Moderasi Beragama juga menjadi amanah khusus Presiden Joko Widodo yang diberikan kepadanya.

    “Moderasi Beragama ini merupakan program delivery dari Presiden ketika saya dipanggil untuk menakhodai Kementerian Agama. Saya tidak main-main terhadap program ini. Saya sangat serius dengan program Moderasi Beragama,” tegas Gus Menag.

    Komitmen ini diwujudkan Menag Yaqut melalui sejumlah kebijakan serta arahan program Moderasi Beragama. Di bawah kepemimpinannya, Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Kemenag sudah menyelesaikan peta jalan Moderasi Beragama. Saat ini, Kemenag sedang mengajukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukumnya. Peta jalan tersebut nantinya akan menjadi panduan bersama, tidak hanya oleh jajaran Kemenag, tapi juga Kementerian/Lembaga serta instansi terkait lainnya.

    Pada awal November 2021, saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Moderasi Beragama, Menag berpesan tentang tiga hal penting yang harus diperhatikan ASN Kemenag dalam implementasi MB. Pertama, ASN Kemenag harus bersungguh-sungguh mengikuti Master Training MB yang telah dirancang Pokja. Master Training MB akan digelar secara bergilir, mulai dari pejabat eselon I hingga ke bawah. Tujuannya, memberikan kecakapan MB dengan menggunakan berbagai pendekatan, system thinking, transformative leadership, hingga theory of changes.

    Kedua, seluruh satker tidak membuat terjemahan sendiri-sendiri dalam implementasi MB. Tim Pokja MB yang dipimpin Sekjen Kemenag, menurut Menag, sudah bekerja keras menyiapkan konsepnya untuk dilatih dan diimplementasikan. Jadi tidak perlu membuat tafsir sendiri-sendiri.

    Ketiga, sebagai leading sector dari seluruh kementerian, Moderasi Beragama harus menjadi cerminan ASN Kemenag dalam bersikap dan bertindak melayani masyarakat. “Jangan bikin malu. Leading sector tapi perilakunya masih tidak moderat,” tegas Menag.

    Selain peta jalan, sejumlah langkah implementasi program Moderasi Beragama juga sudah dilakukan Kemenag dalam satu tahun terakhir. Menurut Sekjen Kemenag Nizar Ali, program penguatan MB yang sudah berjalan antara lain adalah pelatihan.

    Hingga Desember 2021, tercatat sebanyak 559 ASN Kemenag telah mengikuti pelatihan Moderasi Beragama. Sebayak 409 ASN mengikuti pelatihan Moderasi Beragama yang digelar oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Balitbang Diklat Kemenag. Mereka terdiri dari Pejabat Eselon I Kemenag, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Pimpinan PTKN, serta para pejabat fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenag seperti pranata humas, analis kebijakan, hingga perencana.

    Sementara, 150 ASN Kemenag lainnya mengikuti pelatihan Moderasi Beragama yang digelar oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Balitbang Diklat Kemenag. Pelatihan MB yang digelar Pusdiklat Tenaga Teknis ini menyasar para widyaiswara serta pengelola Rumah Moderasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

    “Kita masih terus melakukan berbagai program seperti Training of Trainers (ToT), deteksi dini konflik keagamaan, dan dialog lintas agama juga masih dilakukan,” kata Nizar Ali.

    “Ke depan kita akan melahirkan instruktur nasional Moderasi Beragama. Ada masternya, fasilitator, dan narasumber Moderasi Beragama,” sambungnya.

    Selain itu, Kemenag juga sudah melakukan riset terkait MB. Upaya lainnya adalah publikasi konten moderasi beragama, utamanya di media sosial.

    *Cyber Islamic University*

    Ribuan guru madrasah yang tidak bisa kuliah S1 karena kendala jarak dan waktu menginspirasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menggagas Cyber Islamic University.
    Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pun ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pertama yang akan menerapkan pola pembelajaran serba online atau daring ini.

    Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1175 Tahun 2021 tentang Penetapan IAIN Syeikh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Siber (Digital University).

    Tahun 2022, IAIN Syekh Nurjati akan bertransformasi sebagai Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI). Awal Desember 2021, Kemenag pun merilis Program Studi Siber PAI IAIN Syekh Nurjati.

    “Guru madrasah kita, banyak yang tinggal di desa yang jauh dari perguruan tinggi atau universitas. Jika akhirnya para guru akan memaksakan untuk tetap melanjutkan pendidikan, justru siswa madrasah akan menjadi korban karena agak terabaikan. Keberadaan PTKI berbasis siber ini menjadi solusi itu semua,” ungkap Gus Yaqut.

    Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani mengungkapkan UISSI berupaya mengusung teknologi Digital Multimedia University (DMU). UISSI juga akan konsisten mendorong perubahan paradigma lama PTKI sebagai knowledge creation and transmission dalam semi-isolation space menjadi re-creation and connecting knowledge pada open space. UISSI akan menjadi penyelenggara program pendidikan jarak jauh (PJJ).

    “Dan saat ini prodi pertamanya adalah PJJ PAI, sekaligus sebagai penyelenggara pendidikan berbasis teknologi atau cyber university yang networked, digital, dan virtual,” paparnya.

    Sesuai namanya, UISSI akan menerapkan program pembelajaran berbasis TIK, seperti blended atau hybrid learning, e-learning, online learning, digital learning, dan virtual learning. Semua hal ini akan diwujudkan melalui Learning Management System (LMS) UISSI yang futuristik dan modern.

    *Religiosity Index*

    Menag Yaqut Cholil Qoumas menginginkan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi barometer kerukunan umat beragama di dunia karena memiliki toleransi yang baik. Untuk mengetahui perkembangan kerukunan dan keberagamaan di Indonesia, Kemenag pun menyusun religiosity index yang juga dikenal dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB).

    Di penghujung 2021, Kemenag pun merilis nilai Indeks KUB. Berdasarkan survei yang dilakukan Balitbang Diklat Kemenag, Indeks KUB tahun 2021 masuk kategori baik. Nilainya berada pada rerata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya.

    “Hasil penelitian Indeks KUB menjadi kado terindah untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-76 yang diperingati setiap 3 Januari. Kami bersyukur nilai KUB mencapai nilai tinggi. Artinya, kinerja Kementerian Agama lebih baik,” ujar Menag.

    Namun, menurutnya, mendapatkan nilai baik bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan sinergi seluruh pihak Kemenag dan pemangku kepentingan.

    “Indeks KUB bukan hanya melihat keberhasilan kita tapi yang paling penting adalah pemetaan masalah, prediksi masalah, dan deteksi masalah. Karena indeks KUB dibangun dari beberapa variabel, yaitu toleransi, kerja sama, dan kesetaraan,” ungkapnya.

    Launching Indeks KUB ini pun bernilai strategis sebagai bagian dari solusi. Maka dari itu, konsep moderasi beragama dan memperkuat kondisi kerukunan umat beragama menjadi pilihan tepat. Menag pun menyampaikan, Indeks KUB ini menjadi modal awal bagi pemerintah untuk menyongsong Tahun Toleransi 2022. (hms/has)

  • 231 Siswa SPN Polda NTB Dinyatakan Lulus, Ini Pesan Kapolda

    231 Siswa SPN Polda NTB Dinyatakan Lulus, Ini Pesan Kapolda

    LOMBOK TIMUR – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol Mohammad Iqbal SIK MH melantik 231 Bintara Polri yang telah mengikuti pendidikan selama 5 bulan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTB, mulai 26 Juli hingga 22 Desember 2021 ini.

    Pendidikan Bintara Polri itu  melibatkan 321 personel, terdiri dari Siswa diikuti 231 orang, yang dikirim dari Reguler Polda NTB, sebanyak 201 orang dan Hibah Polda Papua sebanyak 30 orang, serta Gadik dan Gadikkan sebanyak 90 personel.

    Sementara itu, waktu, materi, komposisi dan pentahapan yang dilalui oleh 231 Bintara Polri selama 5 bulan tersebut terdiri dari 48 materi, 1.200 jam pelajaran, komposisinya, 70% praktik, 30% teori.

    Sedangkan, tahapan pendidikannya meliputi, tahapan pertama pembentukan dasar Bhayangkara selama satu bulan. Berikutnya pembekalan profesi kepolisian 3,5 bulan, selanjutnya pembulatan meliputi Latnis, Latja dan pembekalan selama 15 hari.

    Hasilnya, semua peserta dinyatakan lulus, 4 Bintara Polri diberikan penghargaan sebagai peserta didik terbaik. Diantaranya siswa terbaik di bidang akademik, diraih oleh Made Sandria Winata asal pengiriman Lombok Tengah.

    Berikutnya siswa terbaik bidang Kesehatan diraih I Made Restu Dwi Pratyana asal pengiriman Lombok Barat. Selanjutnya siswa terbaik bidang Mental dan Kepribadian diraih oleh Febrian Dika Nugraha asal pengiriman Lombok Tengah. Terakhir siswa terbaik bidang akademik, Mental dan kesehatan diraih Sesar Rizaldinata asal pengiriman Kota Mataram.

    Semua proses pendidikan di SPN Polda NTB terlaksana dengan baik. Semua siswa dinyatakan lulus. Untuk itu Kapolda NTB menutup segala bentuk proses pendidikan yang diikuti 231 Bintara Polri tersebut.

    “Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, pada hari ini Rabu 22/12/2021, pukul 10.30 WITA. pendidikan dan pembentukan Bintara Polri reguler dan Hibah tahun ajaran 2021 saya nyatakan ditutup,” ucap Jendral Bintang Dua itu, saat memimpin upacara pelantikan Bintara Polri, di SPN Polda NTB, Belanting, Rabu (22/12/2021).

    Disebutkan, berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor KEP/2463/XII/2020, tanggal 22 Desember tahun 2020, tentang program pendidikan dan pelatihan Polri tahun anggaran 2021 dan keputusan Kepala Lembaga Pelatihan Polri non KEP/340/IIV/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan juga tentang kurikulum pendidikan pembentukan bhintara Polri tahun 2021.

    Berikutnya, Surat Perintah Kepala lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, tentang upacara penutupan pelantikan serta pengambilan sumpah di tubuh Polri, Reguler dan Hiba tersebut, 231 peserta didik itu dinyatakan resmi sebagai anggota Polri mulai tahun 2021 ini.

    Selaku Kapolda di Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Iqbal berpesan, negara jangan dikecewakan, Institusi Polri juga jangan dikecewakan. Orang tua jangan dikecewakan, sebab polri adalah sosok pelindung dan pengayom masyarakat.

    “Anak-anaku semua, kalian jangan mengecewakan Negara, Institusi Polri dan orang tua, lindungi dan ayomi masyarakat, mendekat sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Ingat kemuliaan institusi Polri adalah dicintai dan dipercaya oleh masyarakat,” pesannya kepada anak-anaknya yang baru menyelesaikan pendidikan.

    Meski Polri mempunyai kewenangan terhadap penegakan hukum, Iqbal ingin anggota Polri selalu mengingat tugas Polri yang paling utama, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat.

    “Kalau anak-anaku sekalian sudah mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat sepenuh hati, Insya Allah masyarakat akan terambil hatinya. Pelaku kriminal dengan sendirinya terminimalisir. Sehingga wilayah hukum Polda NTB dengan hadirnya 231 Personel Polda NTB akan membanggakan Institusi Polri,” ujarnya.

    Selebihnya, dia berpesan, untuk tidak menyakiti hati masyarakat, sebab masyarakat adalah sebagai pemilik negara. Kepentingan publik juga beroreantasi terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Untuk itu saya berpesan, jangan sekali-kali sakiti hati masyarakat, lindungi, ayomi dan layani sepenuh hati kepentingan mereka dengan profesionalisme yang tinggi. Serta ketangkasan dan kecepatan yang dimiliki, terus diasah di medan pengabdian yang sebenarnya. Seperti di Polda atau polres tempat kalian bertugas nanti,” tegasnya.

    Khusus untuk personel Bintara Polri asal Papua yang di didik di SPN Polda NTB, Iqbal berpesan, bagaimana mereka bisa membanggakan Provinsi Papua saat kembali ke tanah kelahiran mereka untuk bertugas.

    “Khusus untuk anak-anakku yang dari Papua, saya berpesan, tunjukkan bahwa hasil didikan SPN Polda NTB dapat membanggakan tanah Papua,” pungkasnya.

    Acara itu dihadiri sejumlah pejabat Utama Polda NTB, Kasrem 162/WB, Komandan Pol PP, Danlanal, Danlanud dan sejumlah pimpinan SKPD terkait lainnya. (has)

  • Bupati KSB Terpilih sebagai Penerima Anugerah Kebudayaan PWI di HPN 2022

    Bupati KSB Terpilih sebagai Penerima Anugerah Kebudayaan PWI di HPN 2022

    JAKARTA – Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, resmi ditetapkan sebagai peraih Anugerah Kebudayaan PWI di Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 mendatang.

    Bupati HW Musyafirin terplih berdasarkan keputusan rapat Dewan Juri AK PWI – HPN 2022, Kamis sore, 16 Desember 2021, usai babak presentasi proposal 10 Bupati / Walikota Nomine AK PWI 2022 di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

    “Tim juri Anugerah Kebudayaan PWI untuk Bupati / Walikota pada HPN 2022, dengan mengacu pada kriteria penilaian yang ada, memutuskan : Bupati Sumbawa Barat, NTB, Periode 2015 – 2021, 2021 – 2026 Musyafirin, berhak menerima trofhy dan piagam penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI pada puncak perayaan HPN di Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 7-9 Februari 2022,” bunyi Keputusan Dewan Juri AK PWI.

    Sebelumnya, dalam presentasi yang berlangsung Kamis siang, Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin, berhasil memukau dewan juri saat memaparkan proposal berjudul ‘Gotong Royong (Siru’) Menangkan Kesehatan dan Kemanusian di Kabupaten Sumbawa Barat’.

    Ia menjelaskan, gotong royong selama ini ada tetapi hanya sebatas nilai, dogma bahkan fatamorgana.  Karena itu, gotong royong di Sumbawa Barat kemudian dilembagakan, dilengkapi perangkatnya, sehingga menjadi instrument untuk mencapai tujuan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

    “Artinya ketika kita definisikan gotong royong ini, kita bentuk perangkatnya, dia akan menjadi eksis dan bisa diterima oleh siapapun, termasuk oleh generasi millenial. Jadi yang kita berdayakan gotong royongnya, disamping sebagai sebuah sistem nilai, juga sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama,” urainya.

    Dewan Juri yang terdiri dari Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S. Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis), menilai pemaparan yang disampaikan HW Musyafirin sangat lengkap.

    Budaya Siru’ (gotong royong) yang sebelumnya hanya sebagai dogma, lalu dilembagakan dan diberdayakan sebavai alat untuk mencapai tujuan oleh pemerintan Kabupaten Sumbawa Barat  dinilai Dewan Juri sebagai sesuatu yang ikonik.

    “Apa yang bapak sampaikan ini luarbiasa, merubah nilai menjadi program. Ini sesuatu yang ikonik yang tahun-tahun kemarin belum muncul, tapi tahun ini muncul dari Bapak dengan Siru’,” puji salah satu Dewan Juri, Yusuf Susilo Hartono, yang juga Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Tahun 2022. (rls/has)

  • Yudhistira Bamsoet ikut Rapat Terbatas di SMSI Pusat Bahas Komunitas Milenial dan Crypto

    Yudhistira Bamsoet ikut Rapat Terbatas di SMSI Pusat Bahas Komunitas Milenial dan Crypto

    JAKARTA – Ketua Umum SMSI mengundang rapat terbatas tokoh muda nasional, Yudhistira Bamsoet di kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran 2 pada Selasa, (14/12/2021) membahas tentang Media Siber dan Komunitas Milenial di Indonesia.

    “Pengguna internet di Indonesia saat ini lebih dari 200 juta penduduk. Yang jika kita mengacu survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2019-2020, penetrasi pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15 hingga 19 tahun sebesar 91 persen, disusul oleh kelompok usia 20 hingga 24 tahun sebesar 88,5 persen,” ujar Ketua Umum SMSI Pusat.

    Menurutnya, potensi ini yang pada akhirnya SMSI Pusat berinisiatif membentuk Milenial Cyber Media untuk mengedukasi generasi milenial dan generasi Z.

    “Kita akan mengedukasi kelompok milenial dan gen Z yang didalamnya ada ketua-ketua OSIS dan kelompok muda lainnya terkait disiplin verifikasi terhadap sesuatu informasi yang berkembang di media dan media sosial,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Yudhistira Bamsoet menyatakan bahwa media siber saat ini adalah pintu masuk bagi kelompok milenial dan Gen Z mencari informasi tertentu.

    “Karena media siber selalu disiplin melakukan verifikasi terhadap informasi tertentu, maka kita meyakini saat ini dan beberapa tahun yang akan datang media siber masih menjadi gerbang utama untuk mencari informasi,” ujar Yudhistira Bamsoet.

    Menurut Yudhistira, generasi milenial dan Gen Z memperoleh informasi adalah melalui media sosial. Tapi, informasi yang berasal dari media sosial jika tidak disaring akan berbahaya bagi pengguna itu sendiri.

    “Karena sifat media sosial yang tidak disiplin verifikasi, maka informasi yang berkembang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kita meyakini bahwa media siber adalah pintu masuk bagi informasi yang terverifikasi dan kami siap membantu dan bekerjasama dengan SMSI Pusat,” ujar Yudhistira. (A1/has)

  • Melejit, Indeks Kemerdekaan Pers NTB Peringkat 12 Nasional

    Melejit, Indeks Kemerdekaan Pers NTB Peringkat 12 Nasional

    MATARAM–Ini kabar baik bagi masyarakat dan insan Pers di daerah ini. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat, melejit ke peringkat 12 Nasional. Kategorinya “Cukup Bebas” dengan nilai 79,33. Nilainya meningkat 4,21 poin dibandingkan 2020 yang  berada pada posisi 28 Nasional.

    Menanggapi prestasi itu, Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyajikan akses atas informasi publik. Untuk kebutuhan masyarakat sebagai salahsatu indikator penilian dalam IKP.

    “Semua kegiatan dan laporan pemerintah selalu dipublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat,” kata Ummi Rohmi–sapaan Wagub, saat menerima menerima audiensi Dewan Pers terkait catatan rekomendasi hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2021, Senin (13/12/2021) di Ruang Kerja Wagub.

    Ummi Rohmi berharap ke depan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) harus lebih ditingkatkan lagi. Karena pers merupakan salahsatu pilar demokrasi, yang ikut hadir dalam membangun daerah bangsa dan negara.

    “Komitmen dan sinergi serta kerjasama semua pihak sangat diharapkan untuk terus memperjuangkan peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) ini,” tutup Wagub di dampingi Kadis Kominfotik yang diwakili Kabid IKP dan Kasi Publikasi dan Dokumentasi Dinas Kominfotik NTB.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun mengapresiasi peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi NTB. Pada tahun sebelumnya, NTB berada diperingkat 28. Namun pada tahun 2021 naik ke peringkat 12 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

    “Ini artinya ada kemajuan dan peningkatan dari beberapa indicator penilian,” kata Hendry CH Bangun di dampingi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya, Sekretaris Dewan Pers, Syaefudin, Wakil Ketua PWI HM Syukur dan Sekretaris PWI, Rachman Hakim.

    Dikatakan Hendry, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi NTB, selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,33. Nilai tersebut diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (80,18), Lingkungan Ekonomi (78,53), dan Lingkungan Hukum (78,31).

    Ini tidak terlepas dari dukungan dari Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, yang telah menfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan, untuk meningkatkan SDM insan Pers di NTB.

    “Adanya kegiatan Uji Kompetensi Wartawan, sebagai indiator pendidikan insan pers, yang difasilitasi oleh Pemrov NTB, diapresiasi karena nilai indikatornya cukup tinggi, dan kebebasan berserikat bagi wartawan,” tambahnya.

    Dijelaskannya, ada 20 indiaktor penilian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). Di antaranya pada bidang kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ada 9 indikator penilian, kondisi Lingkungan Ekonomi ada 5 indikator dan kondisi Lingkungan Hukum ada 6 indikator.

    Ia berharap ke depan, Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh steak holder terus bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat meningkatkan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi NTB. (dis/has)