Blog

  • Gubernur NTB Apresiasi Grand Final Duta Remaja Pariwisata Indonesia 2025

    Gubernur NTB Apresiasi Grand Final Duta Remaja Pariwisata Indonesia 2025

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, mengapresiasi penyelenggaraan Grand Final Duta Remaja Pariwisata Indonesia (DRPI) Provinsi NTB 2025. Menurutnya, ajang ini bukan sekadar kompetisi kecantikan dan bakat, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda NTB untuk berperan dalam promosi pariwisata daerah.

    Dalam sambutan yang dibacakan oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB diwakili Mustamar M. Natsir, pada acara yang digelar di Hotel Lombok Plaza, Minggu (23/02/2025), Gubernur menegaskan pentingnya peran duta remaja dalam menggaungkan keindahan dan potensi wisata NTB.

    “Saya sangat bangga bisa hadir di tengah anak-anak muda berbakat NTB yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Selamat kepada para finalis yang telah mencapai babak grand final. Kami berharap siapa pun yang terpilih nantinya dapat terus mengangkat potensi pariwisata NTB,” ujar Gubernur.

    Selain itu, Gubernur NTB juga memberikan motivasi kepada peserta yang belum lolos. “Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Teruslah berusaha dan berkontribusi untuk NTB,” tambahnya.

    Ia menekankan bahwa DRPI tidak hanya menilai aspek fisik peserta, tetapi juga kepribadian, bakat, dan kepedulian sosial mereka. Para finalis diharapkan mampu menjadi representasi NTB dalam berbagai isu penting, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan, serta promosi pariwisata.

    “Duta Remaja Pariwisata Indonesia harus memiliki wawasan luas, kemampuan berbicara di depan publik, serta kepribadian yang baik. Dengan begitu, mereka dapat memberikan citra positif NTB di mata dunia,” jelasnya.

    Gubernur NTB juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, sponsor, dan relawan yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. “Semoga Grand Final DRPI NTB 2025 berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi daerah,” pungkasnya.

    Grand Final DRPI NTB 2025 menjadi ajang bergengsi dalam dunia pariwisata NTB. Kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya tarik wisata daerah dan membentuk generasi muda yang siap menjadi duta wisata berkelas dunia. (red)

  • RIAU DALAM HPN YANG TERBELAH

    RIAU DALAM HPN YANG TERBELAH

    Catatan: H Dheni Kurnia*

    SAYA dua periode menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau. Empat tahun di priode Margiono dan lima tahun di priode Atal S Depari menjadi ketua umum. Kemudian, tambah pula 5 tahun menjadi Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Riau.

    Selama saya menjadi ketua, selalu saya hadir dalam Hari Pers Nasional (HPN), dimanapun diadakan. Selain merupakan tugas, itulah saatnya saya berkumpul dengan wartawan-wartawan dari seluruh Indonesia.

    Tapi itu dulu. Saat-saat PWI mengalami masa-masa yang indah. Masa yang sulit dilupakan. Masa yang menjadi kenangan batin dalam hidup saya. Di masa saya sangat bangga menjadi seorang wartawan. Di masa orang menghormati profesi ini, sebagai salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan.

    Memasuki tahun 2024, PWI terpecah menjadi dua. Satu diketuai oleh Hendry Chairuddin Bangun (HCB) dan setelah itu muncul pula PWI yang dipimpin Zulmansyah Sekedang (ZS) . Keduanya mengaku sah menjadi Ketua Umum PWI. HCB yang dipilih seluruh PWI Provinsi dalam Kongres di Bandung, dan ZS yang mengaku dipilih dalam Kongres Luar Baiasa (KLB) di Jakarta.

    Segera saja, saya menjadi bingung, siapa yang akan saya pilih. HCB mantan senior saya ketika saya bekerja di Persda KOMPAS Jakarta. Sedangkan ZS adalah orang kampung saya, atau sama-sama dari Riau. Bahkan ZS yang menggantikan saya sebagai Ketua PWI dan saya menjadi Ketua DKP, saat ZS menjadi Ketua PWI Riau.

    HCB adalah guru terbaik saya. Saat dia menjadi Sekretaris Jenderal PWI, saya sering bertanya pada beliau tentang pekerjaan di PWI Riau. Begitu juga saat HCB menjadi Wakil Ketua Dewan Pers, Banyak masalah media di Riau diselesaikan oleh HCB. Sedangkan ZS adalah teman baik saya. Selain sama-sama alumni Universitas Riau, kami sama pula di Media Kampus ‘Bahana Mahasiswa’ dan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saya adalah senior bagi Zulmansyah.

    Saya pusing sembilan keliling. Benar- benar bingung, siapa yang akan saya ikuti. Barulah ketika seorang teman saya, Prof (Assoc) Dr Syafriadi, M.Hum, mengingatkan saya, bahwa dari sisi mana saja, HCB yang paling berhak menjadi Ketua Umum PWI Pusat.

    Kata Syafriadi, HCB dipilih oleh Kongres di Bandung, nama HCB terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, tuduhan pada HCB soal penggelapan uang, tidak bisa dibuktikan. Selain itu, PWI yang mendukung HCB lebih banyak atau sekitar 30 provinsi dari 39 di Indonesia, serta KLB yang memilih ZS tidak sah, karena hanya diikuti 9 provinsi.

    Masukan Syafriadi, yang juga seorang wartawan senior di Riau ini, membuat sakit otak yang saya alami, bertukar jadi realistis. Perut saya yang gembung sebelah, mulai mencerna dengan baik. Kerongkongan saya yang awalnya sulit menelan, kini menghasilkan pencernaan dengan lancar. Juga, setelah konfirmasi dan mengamati kian dan kemari, akhirnya saya memutuskan ikut gerbong Hendry Ch Bangun.

    Begitu saya bergabung dengan HCB, PWI Riau lalu dibekukan. Seluruh pengurusnya dianggap tidak ada lagi. Karena melakukan pelanggaran dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI. Mereka diingatkan pula untuk tidak memihak Zulmansyah Sekedang. Tapi mereka menolak.

    Dan secara penuh, HCB mengangkat pula saya, menjadi Plt. Ketua PWI Riau, bersama beberapa pengurus lainnya. Tugas saya adalah mempersiapkan Konfrensi Provinsi Luar Biasa, serta mempersiapkan HPN 2025 yang diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    Tahun 2025, saya pun berangkat ke Banjarmasin, bersama 15 pengurus Plt. PWI, mememeriahkan HPN. Walaupun pada hari yang sama (7-9 Februari 2025), ZS juga mengadakan HPN di Pekanbaru, Riau. Hari itu ada dua HPN; Banjarmasin dan Pekanbaru.

    Apa yang saya dapati di Banjarmasin, ternyata luar biasa. Tak terbayang, bila saya kembali ke masa lalu. Apa yang saya alami dan lihat beberapa tahun saat PWI belum pecah belah, sama dengan apa yang saya lihat sekarang. Banjarmasin penuh gelegah seperti HPN sebelumnya.

    Memang, berapa teman tak tampak lagi muka ganteng dan wajah cantiknya. Karena sebagian bergabung ke Pekanbaru, Riau. Bahkan presiden yang selalu hadir di setiap HPN, kali ini juga absen. Dia hanya diwakili orang kepercayaannya, Dr Fadli Zon. Tapi kemeriahannya, menurut saya sungguh istimewa. Hampir 2.000 wartawan dari 30 provinsi hadir. Ditambah IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) dan tuan rumah. Banjarmasin gegap-gempita degan kehadiran mereka.

    Puncak Hari Pers Nasional 2025, resmi digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjar Baru, pada pukul 09.25 pagi. Berlangsung meriah dan khidmat, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, mulai dari menteri, utusan menteri, utusan kapolri, kapolda, pangdam VI Mulawarman, Danrem, PLH gubernur kalsel, hingga para Ketua PWI dan anggota dari sebagian besar wilayah Indonesia.

    Suasana kemeriahan sudah terasa sejak pagi hari, dengan dekorasi yang megah dan persiapan matang dari tuan rumah, yang dikomandoi Ketua PWI Kalsel, H Zainal Helmie, Ketua HPN 2025 Raja Pane, Penanggung Jawab HPN Pusat sekaligus Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, serta sejumlah anggota panitia lainnya dari Jakarta. Mereka semua ingin menampilkan, bahwa HPN kali ini, harus sukses seperti HPN sebelum-sebelumnya.

    Sekitar 3.000 kursi disiapkan untuk tamu undangan. Semua kursi penuh sampai ke ujung-ujung. Acara dibuka dengan tarian tradisional khas Kalimantan Selatan sebagai bentuk persembahan budaya. Selanjutnya, laporan dari Penanggung Jawab HPN Hendry Ch Bangun, tanpa sedikitpun menyinggung soal pecahnya PWI ataupun hari yang sama diadakan pula HPN di Riau.

    HPN makin meriah ketika diserahkan penghargaan bergengsi, Anugerah Jurnalistik Adinegoro (AJA) 2024 kepada tujuh pemenang. Meriah karena setiap kategori pemenangnya mendapat hadiah 100 juta. Total, 700 juta diserahkan hari itu. Hadiah ini, jauh lebih besar dari tahun berlalu. Setelah itu, diserahkan pula Press Card Number One (PCNO) yang didapat 17 wartawan se-Indonesia, kepada dua perwakilan dan PIN Emas serta Pena Emas.

    Yang membuat saya bahagia, enam dari 17 penerima PCNO berasal dari Riau. Empat orang dari mereka adalah wartawan senior yang sudah menjadi wartawan sekitar 40 tahun. Mereka adalah Irwan Effendi Siregar (mantan wartawan Tempo), Fakhrunnas MA Jabbar (mantan kantor berita Antara) dan Luzi Diamanda serta Tun Akhyar (Singgalang, Padang). Dua orang lagi sudah menjadi wartawan selama 25 tahun, Satria Utama dan Eka PN (Riau Pos). Saya memang teramat bahagia, pada HPN Banjarmasin, karena para senior itu mendapat penghargaan yang pantas.

    Sebelum acara puncak, Banjarmasin tak kalah meriah, karena sejumlah menteri datang. Begitu juga beberapa tokoh Pers nasional. Menteri Koordinator Ketahanan Pangan, Zulkifli Hasan, dielu–elukan karena membahas ketahanan pangan, sesuai tema HPN. Begitu juga Ketua MPR-RI, Ahmad Muzani, yang kembali ke Jakarta sebelum acara puncak, karena dipanggil Presiden, Prabowo Subianto.

    Tokoh Pers Dahlan Iskan dan Teguh Santosa, juga mendapat sambutan yang luar biasa. Dahlan bahkan menulis dan membahas tentang perpecahan di tubuh PWI. Menurut Dahlan, perpecahan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia melahirkan dua perayaan Hari Pers Nasional yang berbeda. Fenomena ini ibarat ‘Piring Kembar’ atau rebutan menggunakannya.

    Tapi, terlepas dari semua itu, saya yang akhirnya memilih gerbong HCB, sepulang dari Banjarmasin, mendapatkan surat yang tak kalah meriah dan luar biasa. Saya dan 20 pengurus Plt. PWI Riau, dipecat dari Anggota PWI. Alasannya, karena saya berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang memecat saya adalah Dewan Kehormatan PWI pimpinan Zulmansyah Sekedang.

    Saya jadi kaget dan tercengang tak habis fikir. Saya memilih untuk bergabung dengan HCB, tapi saya di pecat oleh PWI Zulmansyah. Apakah pilihan saya salah? Atau adik saya ZS itu gak mikir, saya bukan bagian dari dia lagi? Servernya saja udah berbeda!

    Seketika, rasa hormat saya pada ZS langsung berganti. Kalau sebelumnya saya masih menghargai dia sebagai orang sekampung dan sahabat, kini malah sudah berubah menjadi olok-olok. Kata teman saya, Dr Eka PN, surat pemecatan ini lebih meriah dan luar biasa dari HPN ya Bang. Hahahaha.

    Begitulah! Diantara gemerlapnya HPN Banjarmasin, di kampung saya, di Riau, saya dikeluarkan sebagai Anggota PWI. Bahkan saya diminta mengembalikan kartu Anggota yang bukan dia pula yang menandatanganinya. Padahal, jika dilihat keabsahan ZS sebagai ketua PWI Pusat, setelah saya dalami, hanyalah bikinan kelompok mereka.

    Tapi bagaimanapun, saya tetap menyayangi ZS dan beberapa pengurus lainnya. Karena kami pernah lama berteman dan ZS teman satu kampus serta satu organisasi. Dan, belum pernah pula ada orang Riau yang menjadi Ketua Umum PWI Pusat. Mungkin ZS sangat berminat untuk itu. ZS pernah maju sebagai Ketua Umum PWI dalam Kongres di Bandung. Tapi dia kalah dari HCB. Mudah-mudahan dia segera sadar dan introspeksi diri. Aamin. ***

    * H Dheni Kurnia: Plt. Ketua PWI Riau. Selain wartawan, dia seorang guru karate pemegang Dan V.

  • Duet Saibansah dan Parna Pimpin PWI Kepri untuk Sisa Masa Bakti 2023-2028

    Duet Saibansah dan Parna Pimpin PWI Kepri untuk Sisa Masa Bakti 2023-2028

    BATAM (LOMBOKEXPEESS.ID)– Saibansah Dardani resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Parna Edison Simarmata sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Kepri untuk sisa masa bakti 2023-2028. Pemilihan ini dilakukan melalui Konferensi Provinsi Luar Biasa (Konferprov) di Batam pada Sabtu (22/2/2025).

    Konferprov luar biasa ini digelar sebagai tindak lanjut Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 121-PGS/A/PP-PWI/II/2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. SK tersebut mencabut jabatan Andi Gino sebagai Ketua PWI Kepri karena melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI setelah menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin.

    Sebagai pengganti sementara, PWI Pusat menunjuk Marganas Nainggolan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kepri. Ia diberi tugas menyelenggarakan Konferprov luar biasa dan melakukan pendataan ulang anggota PWI Kepri dalam waktu enam bulan sejak SK diterbitkan.

    Deklarasi Integritas dan Komitmen Organisasi

    Sebelum pemilihan, PWI Kepri menggelar Deklarasi Integritas pada Jumat (14/2/2025) di Batam Center. Deklarasi ini menjadi simbol komitmen PWI Kepri dalam menjaga profesionalisme dan integritas organisasi.

    Setelah terpilih, Saibansah Dardani menyampaikan apresiasinya kepada panitia dan peserta Konferprov. “Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Kami siap menjalankan tugas sesuai PD/PRT PWI demi menjaga kehormatan organisasi ini,” ujar Saibansah.

    Ia juga berkomitmen menjadikan PWI Kepri sebagai wadah profesional bagi para jurnalis. Program-program peningkatan kapasitas, seperti pendidikan jurnalistik, serta hubungan internasional dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand akan menjadi prioritas.

    Dukungan dan Harapan dari PWI Pusat

    Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang, mengapresiasi pelaksanaan Konferprov ini yang dianggap sebagai salah satu yang tercepat di Indonesia. Dalam sambutannya, Zulmansyah menekankan pentingnya menjaga PD/PRT PWI dan kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama.

    “Integritas adalah hal utama dalam dunia jurnalistik. Kami berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa PWI Kepri menjadi lebih baik,” kata Zulmansyah. Ia juga memuji Plt Ketua PWI Kepri, Marganas Nainggolan, atas perannya dalam masa transisi organisasi.

    Zulmansyah menambahkan bahwa Saibansah Dardani adalah rekan sekaligus seniornya ketika sama-sama bekerja di Jawa Pos. Ia optimistis Saibansah mampu membawa PWI Kepri ke arah yang lebih profesional dan berintegritas.

    “Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi profesionalisme harus diutamakan. Saya yakin Saibansah dapat memimpin dengan baik,” imbuhnya.

    Dengan suksesnya Konferprov luar biasa ini, PWI Kepri diharapkan dapat menjaga kredibilitas wartawan dan terus berkontribusi pada perkembangan jurnalistik di tingkat lokal hingga internasional. ***

  • Kasat Reskrim Polresta Mataram Tegaskan Tidak Ada Geng Motor di Kota Mataram

    Kasat Reskrim Polresta Mataram Tegaskan Tidak Ada Geng Motor di Kota Mataram

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili S.Tr.k., S.I.K., memastikan bahwa di Kota Mataram tidak terdapat geng motor atau gangster seperti yang ramai diberitakan di media sosial. Hal ini ditegaskan dalam wawancara di Polresta Mataram pada Jumat (21/02/2025).

    “Di Kota Mataram tidak ada geng motor atau gangster seperti yang dinarasikan di media sosial. Yang ada hanya kelompok atau klub motor,” ujar AKP Regi Halili dengan tegas.

    Pernyataan ini disampaikan menanggapi kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Adisucipto, dekat bundaran eks Bandara. AKP Regi menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak dilakukan oleh geng motor, melainkan oleh individu yang diduga anggota salah satu kelompok motor. Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut karena keterbatasan bukti di lokasi kejadian.

    AKP Regi Halili, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Sumbawa, menyatakan komitmennya untuk mengungkap pelaku dalam kasus ini.

    Imbauan Bijak Bermedia Sosial

    Terkait beredarnya foto dan video di media sosial yang dikaitkan dengan aksi kriminal, AKP Regi Halili meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Ia menekankan bahwa beberapa gambar yang viral sebenarnya berasal dari insiden kecelakaan lalu lintas, tetapi diberi narasi yang menyesatkan.

    “Kami mengimbau pengguna media sosial agar lebih bijak dalam memposting peristiwa. Pastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.

    Ia juga meminta masyarakat Kota Mataram untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang dapat menimbulkan keresahan. Selain itu, AKP Regi mengingatkan para orang tua agar lebih aktif memantau aktivitas anak-anak mereka, terutama di malam hari.

    “Membatasi aktivitas di luar rumah hingga larut malam, terutama bagi remaja, dapat mencegah mereka menjadi pelaku maupun korban tindak kriminal,” tambahnya.

    Tanggung Jawab Bersama

    AKP Regi Halili menekankan bahwa pencegahan tindak kriminal memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Pengawasan terhadap anggota keluarga, menurutnya, bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mencegah keterlibatan mereka dalam tindak kriminal seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, atau pencurian.

    “Kami membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kota Mataram,” tutupnya.

    Dengan penegasan ini, Polresta Mataram mengajak seluruh masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di Kota Mataram. (nang)

  • Konferprov Luar Biasa PWI Kepri 2025 Siap Digelar, Novrizon Burman Apresiasi Marganas Nainggolan

    Konferprov Luar Biasa PWI Kepri 2025 Siap Digelar, Novrizon Burman Apresiasi Marganas Nainggolan

    BATAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Novrizon Burman, memberikan apresiasi tinggi kepada Plt Ketua PWI Kepri, Marganas Nainggolan.

    Sejak menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pelaksana tugas dari PWI Pusat pada 10 Februari 2025, Marganas langsung bergerak cepat mempersiapkan Konferensi Provinsi (Konferprov) Luar Biasa PWI Kepri yang akan digelar pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Hotel 89, Penuin, Batam.

    “Salut kepada Bang Marganas, para pengurus, SC, dan OC. Hari ini kita mendapat pelajaran penting bahwa integritas dimulai dari menjaga PWI sebagai rumah bersama yang sah,” ujar Novrizon saat tiba di Batam pada Jumat (21/2).

    Antusiasme Wartawan Daerah Tinggi

    Dukungan penuh dari wartawan daerah seperti Tanjungpinang, Karimun, Bintan, dan Natuna menjadi dorongan besar bagi panitia Konferprov Luar Biasa PWI Kepri 2025. Kehadiran mereka tidak hanya menunjukkan solidaritas tetapi juga semangat dalam menyukseskan acara ini.

    Ketua Panitia Konferprov Luar Biasa PWI Kepri 2025, Tunggul Manurung, menyampaikan rasa terima kasih kepada para wartawan dari berbagai daerah di Kepri yang berkomitmen hadir. Bahkan, beberapa wartawan dari Natuna rela datang dengan biaya sendiri untuk menghadiri acara ini.

    “Rekan-rekan dari Natuna sudah tiba di Batam dengan biaya pribadi demi menghadiri Konferprov Luar Biasa PWI Kepri 2025. Ini adalah bentuk pengorbanan luar biasa yang menunjukkan kecintaan terhadap organisasi,” ungkap Tunggul.

    Tidak hanya itu, wartawan dari daerah lain juga rela mengorbankan waktu dan finansial demi berpartisipasi dalam konferensi ini. Menurut Tunggul, semangat yang mereka tunjukkan sejalan dengan tekad panitia untuk membawa perubahan di tubuh PWI Kepri.

    Persiapan Hampir Selesai

    Tunggul menjelaskan bahwa persiapan acara telah mencapai 90 persen. Selain itu, beberapa pengurus PWI Pusat juga telah tiba di Batam untuk menghadiri acara tersebut.

    Konferprov Luar Biasa PWI Kepri 2025 ini akan sedikit berbeda dari konferensi sebelumnya. Acara akan diawali dengan sesi makan atau ngopi bersama di Hotel 89 pada pukul 11.00 WIB. Tujuan dari sesi ini adalah menciptakan suasana santai dan mempererat hubungan antaranggota PWI Kepri sebelum memasuki agenda utama.

    “Panitia ingin membuat acara ini lebih meriah dan penuh keakraban. Sebelum masuk ke sesi konferensi, semua peserta bisa bersantai dan menikmati kebersamaan. Namun, dalam sesi utama, hanya anggota PWI Kepri aktif yang memegang kartu biasa yang memiliki hak suara,” jelasnya.

    Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Konferprov Luar Biasa PWI Kepri 2025 diharapkan berjalan lancar dan membawa perubahan positif bagi organisasi. (rls)

  • Kecelakaan Maut di Simpang Tiga Gor Turida, Pengendara Motor Meninggal Dunia

    Kecelakaan Maut di Simpang Tiga Gor Turida, Pengendara Motor Meninggal Dunia

    MATARAM (LOMBOKEDPRESS.ID) – Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di simpang tiga Gor Turida, Jalan Sandubaya Mandalika, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Mataram, pada Kamis (20/2) pukul 19.00 WITA. Insiden ini melibatkan sepeda motor Suzuki Next hitam dengan nomor polisi DR 2327 BY dan truk Mitsubishi abu-abu bernomor polisi DR 8635 SA.

    Dikutip dari laporan Kapolsek Sandubaya kepada Kapolresta  tertanggal 20 Februari menerangkan akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor, Dianto (50), warga Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, meninggal dunia di tempat. Sementara itu, pengemudi truk, Muslehuddin (38), warga Sengkol II, Aidarek, Lombok Tengah, tidak mengalami luka.

    Personel Piket Lantas Polsek Sandubaya yang terdiri dari Aiptu Ida Bagus Gde Dipayana dan Aiptu Ida Bagus Astika, segera tiba di lokasi untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP). Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Provinsi NTB di Dasan Cermen, sedangkan kasus kecelakaan ini telah dilimpahkan ke Piket Laka Polresta Mataram untuk penyelidikan lebih lanjut.

    Situasi di lokasi kejadian tetap kondusif selama proses penanganan berlangsung. Pihak kepolisian mengimbau pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas guna menghindari kecelakaan serupa. (red)

  • BPPA Dewan Pers Umumkan 18 Nama Calon Anggota Periode 2025-2028

    BPPA Dewan Pers Umumkan 18 Nama Calon Anggota Periode 2025-2028

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID) – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers resmi mengumumkan 18 nama calon anggota Dewan Pers untuk periode 2025-2028. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat BPPA pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 13.00 WIB di Sekretariat Dewan Pers.

    Para calon anggota tersebut terdiri dari tiga unsur utama, yakni wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.

    Kedelapan belas nama itu, Abdul Manan, Maha Eka Swasta, Marah Sakti Siregar, Muhammad Jazuli, Sayid Iskandarsyah, Wahyu Triyogo, Dahlan Dahi, Eko Pamuji, Paulus Tri Agung Kristanto, Syamsudin Hadi Sutarto, Totok Suryanto, Yogi Hadi Ismanto, Albertus Wahyurudhantho, Dahlan Iskan, Komarudin Hidayat, M. Busyro Muqoddas, Ratna Komala, Rosarita Niken Widiastuti.

    BPPA menyaring nama-nama tersebut dari total 42 bakal calon yang mendaftar hingga batas akhir pada 11 Februari 2025.

    BPPA membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap nama-nama calon anggota Dewan Pers hingga Kamis, 27 Februari 2025, pukul 23.59 WIB. Masukan dapat dikirimkan melalui email resmi BPPA di [email protected].

    Ketua BPPA, Bambang Santoso, menegaskan bahwa proses seleksi calon anggota Dewan Pers dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. “Kami berharap partisipasi masyarakat dapat membantu dalam memilih anggota Dewan Pers yang memiliki kredibilitas, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan pers di Indonesia,” ujar Bambang Santoso.

    Masyarakat yang ingin menyampaikan masukan diwajibkan mencantumkan nama, identitas, dan nomor telepon untuk keperluan verifikasi. BPPA menjamin kerahasiaan data pemberi masukan.

    Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan BPPA dalam menentukan sembilan anggota Dewan Pers terpilih. Proses penetapan ini dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025. (rls)

  • Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok Sambut Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2025-2030

    Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok Sambut Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2025-2030

    LOMBOK (LOMBOKEXPRESS.ID)–Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok, I Gede Gunawan Wibisana, S.H., M.Hum., mengucapkan selamat atas pelantikan Lalu Muhammad Iqbal dan Hj. Dinda Dhamayanti Putri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025-2030.

    “Atas nama Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok dan Puri Agung Cakranegara, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya dan dilantiknya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Semoga kepemimpinan ini membawa NTB semakin maju, makmur, dan dikenal di kancah internasional,” ujar I Gede Gunawan Wibisana.

    Ia juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat Hindu di NTB, terutama terkait aset tanah peninggalan sejarah Raja Dewata, seperti pelaba Pura yang masih menghadapi kendala hukum.

    “Harapan kami, pemerintah daerah dapat menjembatani penyelesaian permasalahan ini demi terwujudnya keharmonisan dan keadilan bagi umat Hindu di Lombok,” tambahnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan fasilitas ibadah dan jaminan kebebasan beragama bagi umat Hindu di NTB.

    “Kami berharap pada periode kepemimpinan ini, umat Hindu semakin mendapatkan dukungan dalam menjalankan ibadah, mendirikan tempat ibadah, serta memperkuat persatuan dan harmonisasi antar umat beragama,” tutupnya.

    Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2025-2030 diharapkan menjadi momentum untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat NTB, dengan semangat kebersamaan dan kesejahteraan untuk semua. (nang)

    Keterangan Foto:

    Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok, I Gede Gunawan Wibisana, S.H., M.Hum. (ist)

  • PWI Jaya Tetap Solid, Jangan Ada Pemelintiran Fakta Hukum

    PWI Jaya Tetap Solid, Jangan Ada Pemelintiran Fakta Hukum

    JAKARTA–Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Khusus Jakarta (PWI Jaya) tetap eksis dan solid menjalankan roda organisasi. Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menegaskan jika hingga detik ini kinerja organisasinya sesuai harapan.

    “Roda organisasi tetap berjalan dengan baik. Kita sudah mencanangkan berbagai program kerja atau kegiatan, dan sejauh ini semua sudah berjalan sesuai koridornya,” ujar Kesit B Handoyo, Rabu (19/2/2025) di Markas, Sekretariat PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya lantai 9, Suryopranoto nomor 8, Jakarta Pusat.

    Kesit B Handoyo menjelaskan, sudah mendapat laporan dari Sekretaris Umum PWI Jaya Arman Suparman, dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Jaya Dr. Yusuf Ms terkait keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

    Dalam amar putusannya, Selasa (18/2), PN Jakarta Pusat tidak memutuskan substansi pokok perkara karena Pengadilan belum mengadili atau memutus perkara yang dipersoalkan.

    “Putusan nomor 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. dengan amar putusan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang untuk mengadili, adalah bukan substansi perkara yang dimohonkan,” tegas Dr Yusuf Ms, mengutip pernyataan kuasa hukumnya, Yasin Arsjad.

    Yusuf Ms menyayangkan beredarnya pemberitaan bahwa dengan putusan tersebut PWI Jaya dibekukan, sebagaimana dikesankan oleh Untung Kurniadi yang mengatasnamakan kuasa hukum PWI Pusat.

    Persepsi Untung Kurniadi tersebut merupakan kebohongan publik yang luar biasa.

    “Itu berita salah atau ada pelintiran dari nara sumber, karena semua advokat mengerti bahwa eksepsi itu adalah putusan yang belum masuk sidang perkara,” jelas Yusuf Ms, mengulang penegasan Yasin Arsjad.

    Dalam putusan eksepsi, dikenal dengan istilah kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut memiliki wewenang atas suatu perkara menurut materi (obyek) perkara yang spesifik. Sedangkan kompetensi relatif memiliki wewenang mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

    Seperti diketahui, saat perkara itu didaftarkan, alamat yang digunakan adalah kantor PWI LT 4 Jl. Kebon Sirih. Saat ada ruang untuk eksepsi, alamat atau kantor PWI sudah pindah, di mana alamatnya belum ada yang tahu, mungkin saja ada di wilayah Selatan atau Utara. Dengan begitu, Pengadilan tentunya berhak untuk meminta memperbaiki wilayah hukum mana mereka berkantor.

    Bisa juga eksepsi absolut disebutkan itu harusnya ranah PWI atau Dewan Kehormatan Pusat, sehingga belum cocok dibawa ke Pengadilan Negeri. Nah itu salah satu contoh eksepsi absolut. Oleh karenanya, salah besar dan terjadi pembodohan masyarakat jika eksepsi itu ditafsirkan mengadili pokok perkara.

    Sebagaimana diketahui, ada tiga putusan Majelis Hakim PN Jakpus yang mengadili perkara nomor 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yakni atas gugatan Yusuf Ms terhadap Hendry Ch Bangun, Iqbal Irsyad dan Irmanto.

    Majelis Hakim yang diketuai Dennie Arsan Fatrika dengan Saptono serta Zulkifli Atjo dalam amar putusannya mengabulkan eksepsi/keberatan para tergugat. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Dan ketiga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

    “Dengan demikian masih bersifat prematur untuk menyatakan bahwa dengan amar putusan tersebut sekaligus bisa diartikan sebagai pembekuan PWI Jaya. Itu tidak benar,” ujar Yusuf Ms.

    Oleh karenanya, Yusuf Ms menegaskan, perlu dicari lagi pertimbangan hakim yang saat ini belum ke luar aslinya. Baru keluar nomor putusan, dan amar putusannya, sehingga tidak dapat orang memelintir fakta hukum sesuai dengan kehendaknya.

    Sekretaris Umum PWI Jaya Arman Suparman menambahkan, amar putusan Majelis Hakim PN Jakpus mesti dibaca secara cermat, jernih, untuk sekaligus tidak menimbulkan insinuasi.

    “Mesti kita baca pertimbangan Majelis Hakim.

    Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara. aquo. Karena perkara tersebut merupakan kewenangan internal organisasi,” tegas Arman Suparman.

    “Kita cermati bahwa PN Jakarta Pusat bicara Kewenangan Absolut, bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo. Majelis Hakim mengisyaratkan bahwa perkara harus diselesaikan secara organisasi,” jelas Arman Suparman.

    PN Jakpus, dengan kewenangan absolutnya, telah jelas dan tegas menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Oleh karena perkara aquo, menjadi ranahnnya internal organisasi, yang berpedoman kepada UU Ormas dan PD PRT PWI. (rls)

    Keterangan Foto:

    Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo. (ist)

  • Tok PWI Jaya Sah Dibekukan, Gugatan Theo Ditolak

    Tok PWI Jaya Sah Dibekukan, Gugatan Theo Ditolak

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)–Gugatan Ketua Dewan Kehormatan PWI DKI Jakarta terpilih, Dr. Yusuf MS, SH, MH alias Theo yang menggugat pembekuan PWI Jakarta kandas. Ini setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Theo dan mengabulkan eksepsi yang disusun Tim Penasihat Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam perkara nomor 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

    Berdasarkan penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,perkara dengan nomor 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst dengan penggugat Theo dan tergugat masing-masing Hendry Ch Bangun, Iqbal Irsyad dan Irmanto diputus majelis hakim pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Dalam amar putusannya majelis hakim yang diketuai Dennie Arsan Fatrika dan anggota majelis Saptono serta Zulkifli Atjo mengadili pertama mengabulkan eksepsi/keberatan para tergugat. Kedua menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Dan ketiga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000.

    Sementara Ketua Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) HMU Kurniadi yang juga Tim Penasihat Hukum PWI Pusat mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan pembekuan PWI Jakarta membuktikan bahwa pembekuan tersebut sudah sesuai ketentuan dan menandakan PWI yang sah adalah Hendry Ch Bangun. “Dengan putusan tersebut maka membuktikan bahwa pembekuan PWI Jakarta sudah sesuai ketentuan dan PWI yang sah adalah Hendry Ch Bangun,” kata Kurniadi. (rls)

    Keterangan Foto:

    Ketua Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) HMU Kurniadi. (ist)