Lombok Express

Blog

  • Pemerintah Pastikan Stabilitas Harga Gabah untuk Kesejahteraan Petani

    Pemerintah Pastikan Stabilitas Harga Gabah untuk Kesejahteraan Petani

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Pemerintah tengah menyusun Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga gabah, memberikan kepastian pengelolaan hasil panen, serta memastikan distribusi CBP berjalan efisien.

    Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani, khususnya saat musim panen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Untuk mematangkan rancangan kebijakan tersebut, digelar Rapat Koordinasi di kantor Perum BULOG, Senin (17/2/2025). Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait guna membahas rancangan Inpres tersebut secara komprehensif.

    “Penyusunan Rancangan Inpres dilakukan secara bertahap agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan dapat diterapkan dengan baik,” ujar Deputi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang, yang memimpin rapat.

    Dalam rapat itu, pemerintah mendukung Perum BULOG untuk menyerap gabah setara 3 juta ton beras pada masa puncak panen yang diperkirakan berlangsung hingga April 2025. Langkah ini diharapkan mencegah surplus produksi yang berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani.

    Pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan CBP yang disimpan di gudang Perum BULOG, dengan memperhatikan jumlah cadangan yang ada dan kebutuhan daerah.

    Kemendagri Dorong Dukungan Pemerintah Daerah

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pengadaan dan distribusi gabah/beras. Dukungan ini mencakup penyerapan hasil panen petani di wilayah masing-masing.

    “Kemendagri akan mengoordinasikan kebijakan yang mendukung peran gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan penyerapan dan distribusi gabah/beras di daerah berjalan optimal,” ujar Dyah Sulistyaningsih, Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Pertanian dan Pangan Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

    Ditjen Bina Bangda juga menyoroti pentingnya pengelolaan gudang penyimpanan yang banyak dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan ini memerlukan pengkajian lebih lanjut terkait kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif.

    Ditjen Bina Bangda mengusulkan agar pembahasan kebijakan melibatkan Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Keuangan Daerah. Hal ini untuk memastikan aspek regulasi dan pendanaan dapat dipertajam, sehingga menghasilkan solusi konkret.  (red)

     

    Keterangan Foto:

    Dyah Sulistyaningsih, Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Pertanian dan Pangan Ditjen Bina Bangda Kemendagri, tampak hadir dalam rapat dengan mengenakan kerudung biru.

  • UMC dan UMAM Kolaborasi dalam Program Pre-PhD Coaching

    UMC dan UMAM Kolaborasi dalam Program Pre-PhD Coaching

    CIREBON (LOMBOKEXPRESS.ID)-– Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) berkolaborasi dengan Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM) dalam menyelenggarakan Program Pre-PhD Coaching dan Kuliah Umum di Convention Hall UMC pada 17-19 Februari. Program ini dirancang untuk membekali para akademisi dengan keterampilan riset yang lebih mendalam guna mempersiapkan mereka menghadapi studi doktoral.

    Rektor UMC, Arif Nurudin, M.T., menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya universitas dalam meningkatkan kualitas akademik.

    “UMC terus berkomitmen dalam mendukung akademisi yang ingin melanjutkan studi doktoral. Program Pre-PhD Coaching ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kapasitas riset dan akademik,” ujar Arif.

    Selain itu, kerja sama dengan UMAM semakin memperkuat ekosistem akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (PTMA) serta Perguruan Tinggi Swasta lainnya. Rektor UMAM, Dr. Saidul Amin, M.A., menekankan bahwa UMAM siap menjadi destinasi utama bagi akademisi Muhammadiyah yang ingin menempuh studi doktoral.

    Selama tiga hari, peserta mendapatkan materi esensial dalam dunia akademik, di antaranya:

    Hari Pertama: Strategi menentukan topik penelitian yang relevan serta mengidentifikasi research gap untuk memperkuat kontribusi ilmiah.

    Hari Kedua: Pendalaman metodologi penelitian dan teknik penulisan proposal PhD yang berkualitas.

    Hari Ketiga: Sesi interaktif dengan akademisi UMAM, Assoc. Prof. Dwi Santoso, Ph.D. dan Assoc. Prof. Sohirin, Ph.D., yang membahas teknik riset dan penulisan disertasi sesuai standar akademik internasional.

    Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 5000 Doktor yang dicanangkan oleh Majelis DiktiLitbang PP Muhammadiyah. Dengan semakin banyaknya akademisi Muhammadiyah yang bergelar doktor, diharapkan kapasitas riset dan jaringan akademik di Indonesia semakin kuat.

    Pre-PhD Coaching ini menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam membangun akademisi yang tidak hanya kompeten secara nasional tetapi juga memiliki daya saing global.

    Melalui sinergi antara UMC, UMAM, dan Majelis DiktiLitbang PP Muhammadiyah, program ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak akademisi berkualitas yang siap memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat internasional. (rls)

  • Bali United Mataram Juara U-11 di Anniversary Bintang Ampenan Cup 4, Rizky Pratama Raih Best Player

    Bali United Mataram Juara U-11 di Anniversary Bintang Ampenan Cup 4, Rizky Pratama Raih Best Player

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Tim Sekolah Sepak Bola (SSB) Bali United Mataram kembali mencatat prestasi gemilang dalam Anniversary Bintang Ampenan Cup 4. Pada turnamen yang berlangsung Minggu, 16 Februari 2025, tim ini berhasil meraih Juara 1 kategori U-11 dan penghargaan Best Player, yang diberikan kepada Rizky Pratama.

    Pelatih Bali United Mataram, Coach Anton Lao, mengapresiasi perjuangan para pemain muda yang menunjukkan permainan terbaik mereka. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari pembinaan usia dini yang terstruktur dengan metode pelatihan modern.

    “Kami menerapkan pembinaan sistematis, bukan hanya dalam teknik bermain, tetapi juga dalam pembentukan karakter. Filosofi ini menjadi bagian utama dalam pengembangan pemain di Bali United Mataram,” ujar Coach Anton Lao.

    Sebagai SSB yang terafiliasi langsung dengan Bali United FC, salah satu klub papan atas Liga 1 Indonesia, Bali United Mataram memberikan pelatihan profesional yang membuka peluang bagi para pemain muda untuk berkembang ke tingkat lebih tinggi.

    Turnamen Anniversary Bintang Ampenan Cup 4 menjadi ajang bergengsi bagi pemain muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Keberhasilan Bali United Mataram di kategori U-11 membuktikan pentingnya pembinaan usia dini dalam mencetak pemain berkualitas.

    Dengan pencapaian ini, Bali United Mataram semakin optimis dalam mengembangkan talenta muda NTB untuk bersaing di kancah sepak bola nasional dan internasional. Ke depan, mereka berkomitmen untuk mempertahankan standar tinggi dalam pelatihan serta terus melahirkan pemain berbakat.

    Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda NTB untuk terus berlatih, berkembang, dan mengejar mimpi mereka di dunia sepak bola. (nang)

  • Minggu Bersih AWAS Sambut Ramadhan dan Nyepi, Suranadi Lebih Bersih dan Nyaman

    Minggu Bersih AWAS Sambut Ramadhan dan Nyepi, Suranadi Lebih Bersih dan Nyaman

    LOMBOK BARAT (LOMBOKEXPRESS.ID)-– Menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Nyepi, Asosiasi Warung Suranadi (AWAS) melaksanakan kegiatan Minggu Bersih di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, pada Minggu (16/2/2025). Kegiatan dimulai dari depan kantor Desa Suranadi hingga Pura Pembersih, melibatkan seluruh pengurus dan karyawan AWAS.

    Ketua AWAS, I Gede Ngurah Putra Yasa, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. “Kami ingin menyambut Ramadhan dan Nyepi dengan lingkungan yang bersih. Kegiatan ini akan menjadi program rutin setiap hari Jumat dengan nama ‘Jumat Bersih’,” ujarnya.

    Selain kebersihan, AWAS juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan di Desa Suranadi dengan pemasangan 20 titik penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan utama. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi tindak kejahatan dan mempercantik wilayah tersebut. “PJU ini penting untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan saat melintas malam hari. Kami ingin menghilangkan kesan suram di Suranadi,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari kepedulian sosial, AWAS memberikan bantuan semen untuk renovasi tempat ibadah, memperkuat semangat gotong-royong masyarakat.

    I Wayan Puja, salah satu anggota AWAS, menyatakan rasa bangganya atas antusiasme masyarakat. “Kami berkomitmen menata Suranadi agar lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan,” katanya.

    Inisiatif seperti ini diharapkan menjadikan Suranadi sebagai kawasan yang lebih bersih, aman, dan nyaman, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (nang)

  • Polemik di PWI: Tantangan Tata Kelola Organisasi dan Kepemimpinan

    Polemik di PWI: Tantangan Tata Kelola Organisasi dan Kepemimpinan

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID) – Polemik yang tengah melanda Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dinilai lebih dari sekadar masalah kepengurusan. Hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi serta kepemimpinan yang kurang berorientasi pada kepentingan bersama.

    Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., selaku Dewan Penasihat Forum Pemred Media Siber Indonesia (SMSI) dan Anggota Tim Ahli Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara bermartabat dengan berpegang pada konstitusi organisasi.

    “PWI sebagai organisasi profesi wartawan harus menjadi teladan dalam menjunjung integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan internal,” ujar Saurip Kadi, Minggu (16/2).

    Ia menyoroti keputusan Dewan Kehormatan PWI terkait pemberhentian Hendry Ch Bangun (HCB), yang menurutnya harus dihormati jika sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi. Namun, apabila terdapat indikasi ketidakadilan, mekanisme internal harus menjadi prioritas penyelesaian.

    Saurip Kadi juga mengingatkan pentingnya penyelesaian hukum secara profesional dan transparan untuk mengakhiri konflik ini. “Penyelesaian hukum yang cepat dan tegas dapat menjadi pelajaran berharga bagi pengurus PWI agar konflik serupa tidak terulang,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa keabsahan kepemimpinan PWI tidak dapat hanya bergantung pada administrasi negara, seperti pencatatan di Kemenkumham. “Kemenkumham hanya mencatat dokumen hukum yang diajukan. Legalitas kepemimpinan harus merujuk pada konstitusi organisasi,” jelasnya.

    Risiko Kredibilitas Wartawan

    Saurip Kadi memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan dapat merusak kredibilitas PWI, wartawan, dan media di mata publik. “Jika tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik terhadap pers nasional bisa menurun. Ini bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga menyangkut kepentingan profesionalisme pers,” ujarnya.

    Ia mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh senior PWI, untuk meredam ketegangan dan mengembalikan marwah organisasi. “Rekonsiliasi dan reformasi kelembagaan adalah langkah krusial untuk mencegah konflik di masa depan,” katanya.

    Reformasi Tata Kelola Organisasi

    Saurip Kadi menekankan perlunya reformasi mendasar di tubuh PWI, meliputi transparansi tata kelola keuangan, pengambilan keputusan, dan mekanisme pemilihan kepemimpinan yang lebih demokratis. “Penguatan sistem pengawasan dan penegakan disiplin organisasi harus menjadi prioritas agar tidak ada celah bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” paparnya.

    Sebagai solusi, ia merekomendasikan pertemuan rekonsiliasi dengan mediator independen yang kredibel, serta menghentikan klaim sepihak yang hanya memperkeruh suasana. “PWI harus kembali menjadi rumah besar bagi wartawan, menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik, serta mengesampingkan ego demi kepentingan bersama,” pungkasnya.

    Dengan langkah-langkah tersebut, ia berharap PWI dapat kembali menjadi organisasi yang kuat, solid, dan mampu mengemban visi besar untuk mendukung pers nasional yang independen dan berintegritas. (rls)

    Keterangan Foto:

    Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., (ist)

  • Bau Nyale: Tradisi yang Menyatukan Budaya, Alam, dan Sejarah di Pantai Kuta Lombok Tengah

    Bau Nyale: Tradisi yang Menyatukan Budaya, Alam, dan Sejarah di Pantai Kuta Lombok Tengah

    Setiap Februari, Pantai Kuta di Lombok Tengah berubah menjadi lautan manusia. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk mengikuti salah satu tradisi budaya paling memukau di Pulau Lombok, yaitu Bau Nyale. Dalam bahasa Sasak, Bau Nyale berarti “menangkap cacing laut.” Namun, tradisi ini lebih dari sekadar berburu makhluk kecil di tepian laut. Ia adalah perayaan, penghormatan, dan pengingat akan kisah legendaris yang penuh makna.

    Asal-Usul Bau Nyale: Legenda Putri Mandalika

    Tradisi Bau Nyale tidak bisa dipisahkan dari legenda Putri Mandalika. Kisah ini menjadi fondasi bagi budaya dan kepercayaan masyarakat Sasak.

    Putri Mandalika adalah seorang putri cantik jelita yang berasal dari Kerajaan Tunjung Bitu. Pesonanya menarik perhatian banyak pangeran dari berbagai kerajaan. Semua berlomba meminangnya, hingga persaingan tersebut menimbulkan konflik yang mengancam perdamaian.

    Dalam keputusasaan untuk mencegah perang di antara para pangeran, Putri Mandalika memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Pada suatu pagi, ia mengumpulkan seluruh rakyat di tepi pantai dan menyampaikan pesan terakhirnya, “Aku akan menjadi sesuatu yang dapat dinikmati semua orang, tanpa ada perpecahan.” Setelah itu, ia melompat ke laut.

    Tak lama setelah kejadian tersebut, cacing laut berwarna-warni muncul di permukaan. Rakyat percaya bahwa cacing tersebut adalah jelmaan Putri Mandalika. Hingga kini, nyale dianggap sebagai simbol cinta, pengorbanan, dan kedamaian.

    Prosesi dan Ritual Bau Nyale

    Puncak Bau Nyalenbiasanya berlangsung pada bulan Februari atau Maret, tergantung penanggalan Sasak. Perayaan dimulai dengan berbagai kegiatan budaya, seperti lomba perahu layar, tarian tradisional, dan pementasan drama kolosal tentang legenda Putri Mandalika.

    Malam puncak ritual adalah momen yang paling dinanti. Ratusan obor menyala menerangi pantai, menciptakan suasana magis. Masyarakat berkumpul bersama keluarga dan sahabat, berdoa dan menanti kemunculan nyale. Ketika fajar menyingsing, cacing-cacing laut berwarna-warni mulai muncul di sepanjang pantai. Orang-orang dengan antusias menangkap nyale menggunakan tangan kosong atau alat tradisional seperti serok.

    Nyale yang ditangkap biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagian masyarakat mengonsumsinya sebagai lauk karena dipercaya kaya nutrisi dan membawa keberuntungan. Sebagian lagi menyimpannya sebagai simbol berkah untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari.

    Makna Filosofis di Balik Bau Nyale

    Tradisi Bau Nyale tidak hanya sekadar menangkap cacing laut. Ia adalah wujud penghormatan terhadap alam, budaya, dan sejarah. Kisah Putri Mandalika mengajarkan nilai pengorbanan demi kepentingan bersama. Nyale yang muncul setiap tahun menjadi pengingat bahwa keberkahan alam harus dimanfaatkan dengan bijak, tanpa merusaknya.

    Selain itu, Bau Nyale menjadi simbol persatuan. Ribuan orang dari berbagai latar belakang datang bersama untuk merayakan tradisi ini. Mereka berbagi cerita, makanan, dan kebahagiaan di tepi pantai, menciptakan harmoni yang jarang ditemukan di era modern ini.

    Warisan Budaya yang Harus Dijaga

    Di tengah arus globalisasi, Bau Nyale tetap menjadi identitas masyarakat Lombok. Namun, menjaga kelestariannya bukanlah tugas mudah. Generasi muda perlu didorong untuk memahami nilai-nilai filosofis di balik tradisi ini. Pemerintah dan komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam mengelola tradisi ini agar tetap lestari tanpa kehilangan esensi budayanya.

    Saat ini, Bau Nyale juga menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Ribuan wisatawan mancanegara datang untuk menyaksikan langsung ritual ini. Namun, penting untuk memastikan bahwa pariwisata tidak mengurangi kesakralan tradisi ini. Bau Nyale bukan sekadar festival, melainkan warisan budaya yang menyatukan manusia, alam, dan legenda.

    Menghidupkan Pesan Putri Mandalika

    Ketika Februari tiba, Pantai Kuta bukan hanya menjadi saksi kemunculan nyale, tetapi juga menjadi panggung bagi pesan abadi Putri Mandalika: cinta, pengorbanan, dan harmoni. Di sinilah budaya, alam, dan sejarah bertemu, menciptakan momen yang tidak hanya indah di mata, tetapi juga menyentuh hati.

    Mengunjungi Bau Nyale adalah pengalaman yang akan membuat siapa saja merasa lebih dekat dengan esensi kehidupan. Dalam riuhnya gelak tawa dan semangat, terdapat makna mendalam yang mengingatkan kita untuk selalu hidup selaras, baik dengan sesama maupun alam. (has/ai)

    Keterangan Foto:

    Masyarakat terjun ke laut menangkap nyale (Bau Nyale). Foto: Lombok Post

  • PWI Tetap Satu, Kisruh Berawal dari Kasus Cash Back

    PWI Tetap Satu, Kisruh Berawal dari Kasus Cash Back

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Polemik di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memicu anggapan keliru bahwa organisasi ini terpecah menjadi dua. Padahal, secara kelembagaan, PWI tetap satu, hanya kepengurusannya yang berubah.

    Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa dirinya tidak mendirikan PWI baru dan tidak perlu mengurus perizinan di Kementerian Hukum dan HAM. “Sekali lagi, PWI tetap satu. Yang berubah hanya kepengurusannya setelah Dewan Kehormatan (DK) memberhentikan penuh atau memecat Ketua Umum Hendry Ch Bangun (HCB) dari anggota PWI dalam dugaan kasus cash back dana UKW bantuan Forum Humas BUMN,” jelas Zulmansyah, Sabtu (15/2/2025).

    Karena diberhentikan penuh, maka sesuai PD PRT PWI diselenggarakanlah Kongres Luar Biasa (KLB) PWI untuk memilih Ketum PWI Pusat yang baru sisa masa jabatan 2023-2028.

    Namun, keputusan Dewan Kehormatan PWI tersebut ditolak oleh HCB yang merasa tidak bersalah dan tetap mengklaim kepemimpinannya sebagai Ketum PWI. Inilah yang membuat publik mengira PWI terpecah menjadi dua.

    “Persoalannya bukan pada PWI sebagai organisasi, melainkan pada pihak-pihak yang merasa tidak mau melepaskan jabatan Ketum meskipun sudah diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan,” lanjut Zulmansyah.

    Zulmansyah mengakui bahwa HCB adalah pengurus sah hasil Kongres PWI Bandung. Tetapi setelah 16 Juli 2024, HCB sudah diberhentikan penuh atau dipecat dan Kongres Luar Biasa PWI di Jakarta pada 18 Agustus 2024 menguatkan keputusan Dewan Kehormatan.

    Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo menegaskan, secara organisasi HCB sudah selesai di PWI dan bukan lagi anggota PWI. Itu setelah Dewan Kehormatan PWI Pusat sebanyak delapan wartawan senior memutuskan secara bulat HCB melanggar PD PRT dan KPW tanpa ada disenting.

    HCB yang mengklaim memiliki AHU PWI dari Kementerian Hukum, menurut Sasongko Tedjo dirinya juga ada dalam AHU PWI tersebut sebagai pengawas. “Jadi keputusan pemberhentian penuh saudara HCB sah secara konstitusi organisasi,” tegas Sasongko.

    Sisi lain, AHU PWI juga sudah diminta oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat untuk diblokir telah dikabulkan pemblokirannya sejak 16 Agustus 2024, dengan Nomor: AHU.7-AH.01.0857. Dengan pemblokiran itu, tidak bisa pihak-pihak tertentu mengklaim AHU PWI sebagai miliknya. (humas)

    Keterangan Foto:

    Zulamsyah Sekedang. (ist)

  • Kemendagri Tingkatkan Kompetensi SDM Daerah untuk Percepatan Penurunan AKI

    Kemendagri Tingkatkan Kompetensi SDM Daerah untuk Percepatan Penurunan AKI

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)- Angka kematian ibu (AKI) masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

    Berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk 2020, AKI di Indonesia mencapai 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

    Untuk menekan angka ini, pemerintah terus memperkuat strategi perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang lebih terintegrasi.

    Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa penurunan AKI menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Upaya ini tertuang dalam Prioritas Nasional (PN 4), yang mencakup penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender.

    “Upaya pemerintah dalam menekan angka kematian ibu telah menjadi bagian dari prioritas nasional, dengan fokus pada penguatan SDM, sains, teknologi, dan kesehatan,”katanya.

    Hal itu disampaikan dalam sambutan penutupan acara Sosialisasi Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) dan Bimbingan Teknis serta Launching Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2-PDN) Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) di BPSDM Kemendagri, Kamis (13/2/2025) secara hybrid.

    Restuardy Daud menjelaskan bahwa sejak 2016, Pemerintah RI bersama UNFPA telah menginisiasi program perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi. Program ini telah diuji coba di 3 kabupaten pada periode 2016–2020 dan diperluas ke 5 kabupaten tambahan pada periode 2021–2025.

    Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan program kesehatan reproduksi di daerah masih belum optimal.

    Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain kurangnya prioritas terhadap program ini serta lemahnya koordinasi lintas sektor.

    “Dalam konteks perencanaan program kespro, kami menilai daerah masih menghadapi tantangan, baik dari segi prioritas maupun koordinasi antar sektor. Program ini perlu melibatkan lebih banyak aktor pembangunan agar dapat berjalan lebih efektif,”tegasnya.

    Sebagai langkah awal dalam memperbaiki perencanaan Kespro di daerah, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama.

    “Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pengembangan kompetensi perencana daerah agar program Kespro bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,”jelas Restuardy Daud.

    Untuk itu, TOT dan Bimbingan Teknis PPT-Kespro 2025 akan dimulai dengan Batch I mencakup 7 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Program tersebut akan terus berlangsung secara bertahap hingga 2029 dengan setiap batch mencakup 7–8 provinsi.

    Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menambahkan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina pemerintah daerah melalui fasilitasi teknis dan peningkatan kompetensi SDM.

    “Perencanaan yang baik memerlukan SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa aparatur daerah mendapatkan pelatihan yang tepat agar dapat menyusun kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih efektif,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, UNFPA Representative Indonesia, Hassan Mohtashami, turut mengapresiasi kerja sama Ditjen Bina Bangda dan BPSDM Kemendagri dalam upaya ini.

    “Peningkatan kapasitas SDM melalui P2-PDN dan pelatihan teknis akan membantu memperkuat perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi hingga tingkat desa,” ucapnya.

    Ia juga menekankan bahwa pelatihan dan P2-PDN dapat menyasar isu strategis lainnya seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, serta kesehatan ibu dan anak. (red)

  • Kemendagri Tekankan Penertiban Perlintasan Sebidang Kereta Api untuk Kurangi Risiko Kecelakaan

    Kemendagri Tekankan Penertiban Perlintasan Sebidang Kereta Api untuk Kurangi Risiko Kecelakaan

    JAKARTA – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat terkait penanganan perlintasan sebidang kereta api di daerah, beberapa waktu lalu.

    Pertemuan ini menyoroti tingginya jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang serta perlunya koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan keselamatan.

    Berdasarkan data PT KAI per 31 Desember 2024, terdapat 415 perlintasan sebidang resmi terbanyak di Daop 8 Surabaya, sedangkan perlintasan liar terbanyak berada di Divre I Sumatera Utara dengan 388 lokasi. Kecelakaan di perlintasan sebidang mengakibatkan kerugian materi hingga Rp 87,78 miliar serta biaya perbaikan lokomotif lebih dari Rp 12,51 miliar.

    Dirjen Bina Pembangunam Daerah Kemendagri Restuardy Daud menegaskan bahwa penanganan perlintasan sebidang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, serta PT KAI sebagai operator.

    “Evaluasi dan peningkatan keselamatan akan dilakukan melalui pemasangan peralatan keselamatan, pembangunan flyover atau underpass, serta peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perlintasan sebidang,” ujar Restuardy Daud, dalam keterangannya diterima redaksi, Selasa, 11 Februari 2025.

    Sebagai langkah strategis, Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 telah diterbitkan untuk mengintegrasikan upaya ini dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Selain itu, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran keselamatan perlintasan sebidang dalam APBD 2025.

    Melalui sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan penanganan perlintasan sebidang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan serta kelancaran transportasi di Indonesia. (red)

  • Tasyakuran HUT ke-3 Koarmada RI: Santunan, Penghijauan, dan Apresiasi Prajurit

    Tasyakuran HUT ke-3 Koarmada RI: Santunan, Penghijauan, dan Apresiasi Prajurit

    KOMANDO Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H sekaligus tasyakuran Hari Jadi ke-3 Koarmada RI tahun 2025.

    Acara yang berlangsung di GOR OB. Syaaf, Mako Koarmada RI, pada Senin (10/2), diadakan secara sederhana namun sarat makna.

    Dalam peringatan ini, Koarmada RI menggelar berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Salah satu kegiatan utama adalah pemberian santunan kepada anak yatim, yang menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan antara TNI AL dengan masyarakat. Selain itu, ribuan bibit pohon juga disalurkan untuk mendukung upaya penghijauan.

    Sebagai ungkapan rasa syukur, Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP., didampingi Kepala Staf Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Eko Wahjono, S.E., M.M., melakukan pemotongan tumpeng. Tradisi ini menjadi simbol harapan agar Koarmada RI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Potongan tumpeng pertama diberikan kepada salah satu anggota yang akan memasuki masa purna tugas sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian mereka selama bertugas.

    Sementara itu, potongan tumpeng lainnya diberikan kepada anggota termuda sebagai tanda harapan agar generasi penerus dapat melanjutkan perjuangan dengan semangat yang tinggi.

    Dalam sambutannya, Panglima Koarmada RI menekankan pentingnya membangun mentalitas tangguh dalam menghadapi percepatan zaman, sebagaimana tersirat dalam tema peringatan kali ini.

    “Melalui tema ‘Membangun Mentalitas Tangguh Menghadapi Percepatan Zaman’, kiranya tepat momen Isra Mi’raj dan tasyakuran ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan pentingnya mentalitas tangguh dalam menghadapi tantangan tugas dan zaman yang semakin cepat.

    Seiring dengan refleksi atas pencapaian Koarmada RI selama tiga tahun perjalanannya, mari kita hayati makna spiritual perjalanan Isra Mi’raj sebagai inspirasi untuk memperkuat ketahanan mental, keimanan, dan ketakwaan dalam setiap langkah pengabdian kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Panglima Koarmada RI menegaskan bahwa perjalanan spiritual Rasulullah SAW dalam Isra Mi’raj mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan fisik atau teknologi, melainkan juga pada keimanan, kejujuran, dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan. Oleh karena itu, semangat Isra Mi’raj harus menjadi pemicu bagi setiap prajurit Koarmada RI untuk terus menjunjung nilai-nilai kesetiaan, kejujuran, dan keikhlasan dalam mengemban amanah yang diberikan.

    Dalam tiga tahun berdirinya Koarmada RI, berbagai tantangan dan rintangan telah kita hadapi bersama dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang tinggi. Walaupun dengan segala keterbatasan, berkat kerja keras dan dedikasi seluruh prajurit serta PNS Koarmada RI, kita telah berhasil menjalankan tugas sesuai dengan yang diharapkan organisasi.

    “Namun, kita juga harus sadar bahwa tugas ke depan akan semakin berat dan kompleks, seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan tantangan yang semakin beragam,” tambahnya.

    Mengakhiri sambutannya, Panglima Koarmada RI mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan sinergitas, soliditas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas serta memperkuat semangat kebersamaan demi mewujudkan “Ekapada Banda Jalanusa,” yakni mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi global.

    Melalui kegiatan ini, Koarmada RI tidak hanya memperingati hari bersejarah, tetapi juga meneguhkan komitmennya dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Dengan adanya santunan bagi anak yatim dan program penghijauan, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

    Peringatan Isra Mi’raj dan Hari Jadi ke-3 Koarmada RI ini menjadi momen refleksi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, Koarmada RI bertekad untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. (rls)