Blog

  • Warga Kelayu Bangun TPQ Secara Swadaya, PJ Bupati Lotim: Patut Diapresiasi

    Warga Kelayu Bangun TPQ Secara Swadaya, PJ Bupati Lotim: Patut Diapresiasi

    LOTIM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Warga Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kembali menunjukkan semangat gotong royong dan komitmen mereka terhadap dunia pendidikan. Secara swadaya, masyarakat setempat membangun Gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Umary untuk menampung semakin banyaknya santri dan santriwati yang belajar di desa ini.

    Dikenal sebagai desa pencetak para guru, Kelayu terus melahirkan generasi cerdas dengan landasan keagamaan yang kuat. Pembangunan TPQ ini berawal dari kebutuhan akan ruang belajar yang memadai, mengingat jumlah santri terus bertambah hingga tak tertampung lagi di serambi masjid.

    Menurut H. Masruri, Sekretaris Pembangunan TPQ, gedung TPQ akan dibangun di atas lahan seluas 25 are yang merupakan hibah dari masyarakat. Fasilitas ini direncanakan memiliki 20 ruang kelas yang mampu menampung hingga 200 santri dan santriwati.

    “Kami menargetkan pembangunan ini bisa memenuhi kebutuhan pendidikan Al-Qur’an bagi anak-anak di desa ini,” jelas H. Masruri pada Senin (27/1).

    Peletakan batu pertama pembangunan TPQ dilakukan oleh Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi atas inisiatif dan semangat warga dalam mencerdaskan generasi muda melalui pendidikan agama.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga Kelayu atas upaya swadaya ini. Pembangunan TPQ ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan generasi kita,” ujar PJ Bupati.

    Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan sarana pendidikan, terutama yang bertujuan mencerdaskan anak-anak dan menanamkan nilai-nilai agama.

    “Pendidikan seperti ini harus didukung penuh karena merupakan investasi penting bagi kemajuan bangsa ke depan,” tambahnya.

    Semangat gotong royong warga Kelayu tidak hanya mencerminkan kepedulian mereka terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk terus memajukan generasi penerus melalui pendidikan yang berkualitas. (*)

  • Negeri Kavling, Laut pun Jadi Barang Dagangan

    Negeri Kavling, Laut pun Jadi Barang Dagangan

    Negeriku, tanah subur bertabur zamrud,

    Gunung menjulang, laut biru nan teduh.

    Namun kini, kok terasa jauh,

    Kehidupan serupa lagu tanpa ruh.

     

    Laut biru dikavling bagai milik pribadi,

    Ombak pun tersedak, pasrah tak bertepi.

    Pantai-pantai berbisik pilu,

    Di mana hak kami yang kau rebut itu?

     

    Hutan hijau dulu penuh nyanyian,

    Kini diam, hanya deru mesin menggantikan.

    Tanah subur perlahan tergerus,

    Batin rakyat tak lagi merunduk tulus.

     

    Oh negeriku, kok kacau balau?

    Di mana penjaga cita dan harap bangsaku?

    Hukum tertidur di balik meja megah,

    Kejujuran terpendam dalam kubangan masalah.

     

    Namun, aku percaya pada pagi,

    Saat kabut tipis beranjak pergi.

    Masih ada sinar di ujung gelap,

    Negeriku, jangan biarkan asa terlelap.

     

    Mari kita jaga laut dan tanah,

    Bukan untuk segelintir, tapi semua yang bernapas.

    Negeriku, bangkitlah dari lelapmu,

    Kembalikan surga yang ada di pangkuanmu.

    *Dibuat dengan bantuan AI

    Foto: internet

  • Publik Membutuhkan Media yang Terverifikasi

    Publik Membutuhkan Media yang Terverifikasi

    ALVIN Toffler, dalam bukunya The Third Wave, membagi peradaban manusia menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah peradaban subsistens, ditandai dengan kegiatan bertani, berburu, atau memancing untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gelombang kedua adalah peradaban masyarakat industri, yang mampu memproduksi barang dan jasa secara massal. Sementara gelombang ketiga adalah peradaban informasi, di mana masyarakat bertransisi dari era industri ke era informasi. Pada tahap ini, penguasaan informasi menjadi kunci utama dalam persaingan kehidupan.

    Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kini berada di tengah pusaran gelombang ketiga peradaban tersebut. Era informasi menghadirkan perubahan besar melalui derasnya arus informasi dari berbagai platform, mulai dari media cetak, radio, televisi, hingga media digital dan media sosial. Informasi yang disampaikan bisa mencerdaskan dan faktual, namun tidak jarang juga mengandung hoaks, intoleransi, kebohongan, dan ujaran kebencian.

    Untuk itu, Dewan Pers memiliki peran krusial sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu tugas utamanya adalah memverifikasi media, membantu masyarakat membedakan media yang memenuhi standar UU Pers dari media yang tidak. Media terverifikasi wajib berbadan hukum Indonesia dan secara terbuka mencantumkan nama, alamat, serta penanggung jawabnya. Sebaliknya, media yang tidak sesuai ketentuan UU Pers, termasuk media sosial penyebar hoaks, menjadi domain penegak hukum.

    Tantangan Verifikasi Media

    Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah media di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Data per Januari 2023 menunjukkan bahwa Dewan Pers telah memverifikasi 1.711 perusahaan media. Dari jumlah tersebut, media digital mendominasi dengan 902 perusahaan, diikuti oleh 423 media cetak, 369 media televisi, dan 17 media radio. Jumlah ini terus berubah seiring proses verifikasi yang dilakukan Dewan Pers.

    UU Pers mengamanatkan bahwa pers harus profesional, baik dari sisi kelembagaan maupun praktik jurnalistik. Setiap perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia dan menyampaikan informasi faktual yang mendidik, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta menaati Kode Etik Jurnalistik. Profesionalisme inilah yang menjadi fondasi keberhasilan pers dalam mencerdaskan masyarakat.

    Kompetensi Wartawan: Pilar Media Berkualitas

    Meski jumlah media bertambah, kualitas wartawan masih menjadi tantangan utama. Dari ratusan ribu wartawan yang aktif, hanya sekitar 15.000 yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Padahal, wartawan yang kompeten adalah kunci utama dalam menghasilkan media berkualitas.

    Dewan Pers terus mendorong organisasi seperti PWI, AJI, IJTI, dan LPDS untuk meningkatkan kompetensi wartawan melalui sertifikasi. Namun, dukungan negara terhadap pendidikan jurnalistik masih minim. Perlu ada lebih banyak institusi pendidikan khusus jurnalistik untuk mencetak wartawan berkualifikasi tinggi.

    Dampak Media Tidak Berkualitas

    Meningkatnya jumlah media belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi edukasi masyarakat. Sebaliknya, sekitar 60% masyarakat Indonesia berisiko terpapar hoaks dan ujaran kebencian dari media abal-abal serta media sosial yang tidak terverifikasi. Jika media berkualitas kalah bersaing dengan media abal-abal, dampaknya bisa sangat merugikan, termasuk bagi upaya mencerdaskan bangsa.

    Pentingnya Verifikasi Media oleh Dewan Pers

    Tugas Dewan Pers dalam memverifikasi media menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Media terverifikasi tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan informasi faktual, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan bangsa. Dengan meningkatnya performa Dewan Pers, publik akan lebih mudah membedakan media yang mencerdaskan dari media yang menyebarkan kebohongan.

    Pada akhirnya, media yang berkualitas dan terverifikasi adalah pondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Edukasi yang diberikan oleh media ini tidak hanya membantu individu, tetapi juga mendorong terciptanya bangsa yang cerdas dan berdaya saing. (has/berbagai sumber)

    Ilustrasi Foto: bing.com

  • Curi Kayu, Empat Sekawan Dibekuk Polisi

    Curi Kayu, Empat Sekawan Dibekuk Polisi

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)–Mataram – Kepolisian Resor (Polres) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) membekuk empat sekawan inisal MS (35), MJ (25), AZ (20) dan RR (26). Mereka ditangkap karena diduga melakukan aksi pencurian kayu bekas milik seorang warga di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

    “Iya pada hari Rabu tanggal 22/1 kemarin, kami menerima laporan dari masyarakat tentang tindak pidana pencurian, ini yang dicuri adalah kayu bekas atau kayu bongkaran,” kata Kepala Unit Jatanras Polresta Mataram Iptu Ahmad Taufik, Kamis (23/1).

    Penangkapan empat orang ini berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi dan sejumlah alat bukti berupa video rekaman warga, para pelaku melancarkan aksi pada siang hari.

    “Iya pada siang hari. Kejadian pertama pada tanggal 9,10 dan 12 Januari 2025,” ungkapnya.

    Berdasarkan keterangan para pelaku Ahmad berujar, motif mereka melakukan aksi tersebut untuk digunakan sebagai biaya hidup, poya-poya hingga bermain judi online (judol).

    “Total kerugian korban itu mencapai Rp 20 juta. Karena itu kayu kalimantan bekas yang ditaruh di gudangnya. Nah pas mau dipakai lagi ternyata sudah hilang,” jelas Taufik.

    Dia menyebutkan, bahwa peran dari keempat pelaku ini berbeda-beda. Ia menyebut, ada yang bertugas mengeluarkan, membawa ke jalan raya hingga ada yang ditugaskan untuk mencari kendaraan sebagai pengangkut.

    “Mereka ini masuk ke gudang dengan cara memanjat tembok, pas dikeluarkan juga lewat tembok. Kebetulan lokasinya itu di dekat persawahan dan sepi,” sebutnya.

    Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan salah satu warga yang membeli hasil curian tersebut. Dan saat ini pihaknya tengah mendalami lebih jauh seperti apa keterlibatan dari yang bersangkutan.

    “Kami masih dalami keterlibatannya, apakah dia benar tidak tau atau seperti apa. Ini masih kami dalami dulu,” tegasnya.

    Barang bukti yang di anakan berupa 3 unit mobil bak terbuka yang sengaja disewa oleh para pelaku dan sisa kayu hasil curian. Semua alat bukti tersebut saat ini sudah berada di Mapolresta Mataram.

    “Terhadap mereka kami sangkakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sedangkan untuk yang pembelinya ini masih kami dalami keterlibatannya,” pungkasnya. (can)

    Keterangan Foto:

    CURI: Mobil Bak Terbuka yang diamankan sebagai barang Bukti oleh Polresta Mataram. (ist)

  • Solusi Kekurangan Guru, Mendikdasmen Terbitkan Permendikdasmen 2025

    Solusi Kekurangan Guru, Mendikdasmen Terbitkan Permendikdasmen 2025

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengeluarkan Peraturan Menteri (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

    Kebijakan ini bertujuan mengatasi kekurangan guru dan memperbaiki distribusi tenaga pengajar di berbagai wilayah. Mendikdasmen menegaskan, peraturan ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sekolah swasta yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.

    “Permendikdasmen ini menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah swasta serta pemerataan distribusi guru di berbagai tempat,” ujar Abdul Mu’ti seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu). Ketua Umum Hisminu, KH. Arifin Junaidi, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan.

    “Hisminu yang menaungi lebih dari 7.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia mendukung penuh terbitnya Permendikdasmen ini. Kami berharap sekolah berbasis masyarakat dapat mengawal implementasi kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” kata KH. Arifin Junaidi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Permendikdasmen 2025 memungkinkan guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk mengajar di sekolah swasta. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan tenaga pengajar serta meningkatkan mutu pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kekurangan guru.

    Mendikdasmen juga menyebutkan bahwa redistribusi guru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan berbasis masyarakat. Dengan kebijakan ini, persoalan kekurangan tenaga pengajar dapat segera teratasi.

    Terbitnya Permendikdasmen 2025 menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan masyarakat dalam memajukan pendidikan nasional. (red)

    Keterangan Foto:

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. (ist)

  • Ketua Panpel HPN 2025: 29 PWI Provinsi Telah Mendaftar untuk Ikuti HPN di Banjarmasin

    Ketua Panpel HPN 2025: 29 PWI Provinsi Telah Mendaftar untuk Ikuti HPN di Banjarmasin

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Raja Pane, mengungkapkan hingga Senin (20/1/2025), sebanyak 29 PWI provinsi telah mendaftar untuk menghadiri HPN 2025 yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara puncak HPN dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2025, dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan turut memeriahkan acara tersebut.

    “Panitia masih terus mematangkan rencana kegiatan HPN 2025, dengan fokus pada kontribusi PWI dalam memajukan pers nasional, pembangunan nasional, dan juga pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujar Raja Pane dalam Rapat Panpel HPN 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Raja Pane juga melaporkan kepada Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, terkait persiapan acara, tamu undangan, dan koordinasi dengan PWI provinsi di seluruh Indonesia.

    Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga direncanakan hadir, terutama yang berhubungan dengan sektor pertanian dan program prioritas Pemerintah Prabowo-Gibran.

    Tokoh pers dan sesepuh PWI Papua, Abdul Munib, turut hadir dalam rapat tersebut dan menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HPN 2025. Abdul Munib menegaskan, HPN selalu membawa semangat tahun 1946, yaitu keberpihakan PWI terhadap wawasan kebangsaan. “Ini pesan dari teman-teman Indonesia bagian Timur untuk HPN di Banjarmasin,” ungkapnya.

    Selain persiapan teknis, Panitia HPN juga melaporkan tingginya antusiasme dari berbagai daerah untuk mengikuti kompetisi bergengsi Anugerah Jurnalistik Adinegoro (AJA) 2024. Tahun ini, jumlah peserta meningkat signifikan dengan 519 karya jurnalistik yang dikirimkan dari Sabang hingga Merauke. Hadiah yang disediakan mencapai Rp100 juta per kategori, menjadikan kompetisi ini salah satu yang paling bergengsi di kalangan wartawan.

    Karya-karya yang dilombakan banyak mengangkat isu penting seperti dinamika sosial, masalah lingkungan, kesejahteraan petani dalam program cetak sawah dan lumbung pangan di Merauke, hingga problematika pinjaman online dan judi online di Aceh. Hal ini menunjukkan kepedulian pers terhadap isu-isu kebangsaan dan kontribusinya bagi kemajuan bangsa.

    HPN yang rutin diselenggarakan setiap 9 Februari sebagai hari lahir PWI, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran pers dalam membangun bangsa. ***

  • Koarmada RI Gelar Baksos, Bakkes, dan Makan Bergizi di Pesantren Al Fatah

    Koarmada RI Gelar Baksos, Bakkes, dan Makan Bergizi di Pesantren Al Fatah

    BEKASI (NTBNOW.CO)–Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) memperingati Hari Dharma Samudera 2025 dengan mengadakan kegiatan bakti sosial (baksos), bakti kesehatan (bakkes), dan makan bergizi gratis di Pesantren Al Fatah, Cileungsi, Bekasi. Dihadiri Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP., beserta pejabat utama dan kepala satuan kerja Koarmada RI, Sabtu (18/1).

    Dalam kesempatan ini, Koarmada RI menyalurkan 200 paket sembako kepada masyarakat sekitar pesantren. Untuk bakkes, sebanyak 20 tenaga medis dari Diskesal dan Ladokgi R.E. Martadinata, yang terdiri dari 3 dokter umum, 2 dokter gigi, 4 perawat gigi, dan tenaga administrasi serta farmasi, memberikan layanan kesehatan umum dan pemeriksaan gigi. Dukungan obat-obatan disediakan oleh Diskesal Mabesal.

    Selain itu, Koarmada RI bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) yang mengirimkan 30 mahasiswa kedokteran dan 1 perwira pendamping. Mereka melayani pemeriksaan kesehatan meliputi gula darah, kolesterol, dan asam urat.

    Acara juga dimeriahkan dengan makan bergizi gratis, di mana 1.000 porsi makan siang disajikan untuk santri dan masyarakat. Menu makanan meliputi nasi putih, sayur tumis, dan telur balado, yang dimasak bersama oleh anggota Koarmada RI dan juru masak pesantren.

    Kepedulian untuk Bangsa

    Kegiatan ini mencerminkan kepedulian Koarmada RI terhadap masyarakat, khususnya lingkungan pesantren yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam pengabdian kepada bangsa. Pesantren Al Fatah dikenal aktif dalam kegiatan kemanusiaan, baik di dalam negeri. Seperti membantu Basarnas dalam mitigasi bencana, maupun di luar negeri, termasuk membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina.

    Mempererat Hubungan dengan Masyarakat

    Pangkoarmada RI menegaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan harmonis antara TNI AL dan masyarakat. Interaksi antara prajurit dan santri juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, disiplin, dan kebersamaan dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat.

    Hari Dharma Samudera diperingati setiap 15 Januari untuk mengenang pertempuran laut, termasuk Pertempuran Laut Aru pada 1962, sebagai simbol semangat juang prajurit Jalasena. Dengan tema “Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional, dan Modern,” peringatan tahun ini menegaskan komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus berperan aktif dalam pembangunan bangsa. (red)

  • Danrem 031/Wirabima dan PWI Bersinergi Sukseskan HPN 2025 di Riau

    Danrem 031/Wirabima dan PWI Bersinergi Sukseskan HPN 2025 di Riau

    PEKANBARU (NTBNOW.CO)– Persiapan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Pekanbaru, Riau, semakin matang.

    Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabima, Brigjen TNI Sugiyono, menyatakan dukungannya terhadap kesuksesan acara yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Februari mendatang.

    Dalam pertemuan dengan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Brigjen Sugiyono mengungkapkan bahwa Korem 031/Wirabima siap berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan HPN, termasuk bakti sosial dan donor darah.

    “Kami sangat mendukung penuh kegiatan Hari Pers Nasional 2025 ini. Kolaborasi antara TNI dan insan pers merupakan bagian penting untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Brigjen Sugiyono, Jumat (17/1/2025).

    Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, yang hadir langsung dalam pertemuan mengapresiasi kesediaan Danrem 031/Wirabima dalam mendukung program HPN 2025.

    Menurutnya, sinergi ini menjadi contoh nyata dari kebersamaan antara pers dan TNI dalam membangun negeri.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Danrem 031/Wirabima yang siap mendukung penuh pelaksanaan HPN 2025. Semoga sinergi ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk wartawan, tetapi juga masyarakat Riau,” ungkap Ketua PWI Pusat Zulmansyah Sakedang yang hadir langsung dalam pertemuan.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris PWI Riau, N. Doni Dwi Putra, menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial, termasuk donor darah, merupakan salah satu agenda penting dalam HPN tahun ini.

    “Kegiatan bakti sosial seperti donor darah adalah bagian dari kontribusi pers dalam membantu masyarakat. Kami berharap semua elemen, termasuk TNI, pemerintah, dan masyarakat, dapat berpartisipasi aktif,” kata Doni.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau Zufra Irwan, Wakil Ketua Bidang Internasional Safri Dayan, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Alzambret, Wakil Ketua Bendahara Luna Agustin, serta Anggota SIWO Agustira.

    Zulmansyah menambahkan bahwa PWI akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar acara HPN 2025 berjalan sukses dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

    “Kami percaya, melalui kolaborasi yang kuat, HPN tahun ini akan menjadi momentum besar dalam mempromosikan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi,” tutup Zulmansyah. ***

  • Pj Gubri Bangga dan Dukung Penuh Perayaan HPN 2025 di Riau

    Pj Gubri Bangga dan Dukung Penuh Perayaan HPN 2025 di Riau

    PEKANBARU (LOMBOKEXPRESS.ID)– Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 akan dirayakan di Provinsi Riau pada 6 hingga 9 Februari 2025 mendatang.

    Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi, M.Si., menyampaikan rasa bangga dan dukungannya terhadap pelaksanaan HPN 2025 yang akan diselenggarakan di Pekanbaru.

    Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Zulmansyah Sekedang bersama jajaran pengurus PWI Riau, termasuk Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan Sekretaris PWI Riau N. Doni Dwi Putra, di kediaman Pj Gubri, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Kamis (15/1/2025).

    “Kami sangat bangga Riau menjadi tuan rumah HPN 2025. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan potensi daerah, sekaligus memperkuat peran pers dalam mendukung pembangunan. Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung penuh semua rangkaian kegiatan,” ujar Rahman Hadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

    Dalam audiensi tersebut, Rahman Hadi menginstruksikan Kepala Diskominfotik Riau, Ikhwan Ridwan, untuk segera mempersiapkan teknis pelaksanaan HPN 2025 bersama panitia dan jajaran PWI.

    “Kami ingin semua berjalan lancar dan meninggalkan kesan baik bagi seluruh peserta,” tegasnya.

    Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, mengapresiasi dukungan dari Pj Gubri dan jajaran Pemprov Riau.

    “Komitmen ini menjadi semangat bagi kami untuk menyukseskan HPN 2025. Riau sebagai tuan rumah memiliki potensi besar untuk menjadikan perayaan ini istimewa,” katanya.

    Zulmansyah menjelaskan, HPN 2025 akan menghadirkan 15 agenda kegiatan, termasuk bakti sosial, konvensi media, seminar-seminar, dan acara puncak.

    “Ada empat menteri yang dijadwalkan hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia,” tambahnya.

    Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, mengungkapkan optimismenya terhadap kesuksesan acara ini.

    “Dukungan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar bagi kami. HPN 2025 tidak hanya selebrasi, tetapi juga momen strategis untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Riau,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris PWI Riau, N. Doni Dwi Putra, menambahkan bahwa persiapan berjalan baik dengan melibatkan berbagai pihak.

    “Kami berharap HPN 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau, terutama dalam mengangkat potensi lokal ke kancah nasional,” katanya.

    Untuk diketahui Audiensi tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Riau Eriadi Fahmi, Dewan Penasehat PWI Riau Syahnan Rangkuti, Wakil Ketua Bidang Hubungan Kerjasama PWI Riau Oberlin Marbun, Wakil Ketua Bidang Kesra Zulmiron, Wakil Ketua Bidang Asset dan Inventaris Fithriady Syam serta Wakil Bendahara PWI Riau Luna Agustin. ***

  • Mendagri Apresiasi Percepatan PBG Kota Tangerang: Contoh Layanan Responsif yang Layak Ditiru

    Mendagri Apresiasi Percepatan PBG Kota Tangerang: Contoh Layanan Responsif yang Layak Ditiru

    TANGERANG (LOMBOKEXPRESS.ID) – Pemerintah Kota Tangerang mencatat pencapaian luar biasa dengan meluncurkan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya membutuhkan waktu 10 jam untuk diselesaikan. Inovasi ini merupakan terobosan dalam memangkas proses birokrasi yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari.

    Langkah ini tak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi di Kota Tangerang. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan keuntungan lebih dengan pembebasan retribusi PBG, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 44 Tahun 2024 tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi inovasi layanan ini sebagai contoh nyata dari reformasi birokrasi yang responsif dan inovatif.

    “Ini adalah layanan publik yang cepat, responsif, dan memudahkan masyarakat serta pelaku usaha. Daerah lain dapat belajar dari langkah Kota Tangerang ini,” ujar Tito dalam peresmian Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

    Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa hingga saat ini, 89 daerah di Indonesia telah mengadopsi kebijakan serupa melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan retribusi PBG, dengan Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah terbanyak.

    Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, Pj. Gubernur Banten, pejabat Kemendagri, dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

    Dukungan Pemerintah untuk Efisiensi dan Inklusi

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruar Sirait menegaskan pentingnya percepatan layanan perizinan seperti di Kota Tangerang. Menurutnya, hal ini menjadi kunci sukses dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah.

    “Inovasi seperti penghapusan retribusi PBG dan pembebasan PPN untuk rumah subsidi memberikan dampak signifikan bagi pembangunan perumahan rakyat,” jelas Maruar.

    Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri juga menegaskan dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan efisiensi pembangunan dan memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Model Percepatan Perizinan yang Bisa Ditiru

    Dengan adanya layanan PBG yang cepat, bebas retribusi untuk MBR, dan didukung infrastruktur seperti rusunawa, Kota Tangerang diharapkan menjadi model yang bisa diadopsi daerah lain untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif serta berkelanjutan.

    Pada acara tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga meresmikan Rumah Susun Cipta Griya Kedaung yang telah disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari komitmen pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau.

    Dengan inovasi seperti ini, Kota Tangerang berhasil menunjukkan kepemimpinan dalam pelayanan publik yang efektif dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (red)