MATARAM (LE)– Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Lale Syifaun Nufus, M.Farm., melaksanakan kegiatan reses masa persidangan dengan mengunjungi Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya umat Hindu di NTB.
Kedatangan legislator dari daerah pemilihan NTB itu disambut hangat oleh Ketua PHDI NTB I Wayan Karioka beserta jajaran pengurus PHDI Provinsi NTB, tokoh agama Hindu, dan perwakilan lembaga keagamaan Hindu setempat.
Suasana pertemuan berlangsung dialogis dan penuh keakraban. Berbagai isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari persoalan keagamaan, sosial kemasyarakatan, hingga penguatan moderasi beragama di wilayah NTB.
Dalam sambutannya, Hj. Lale Syifaun Nufus menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, ia menilai komunikasi langsung dengan lembaga keagamaan seperti PHDI memiliki peran penting dalam memahami kebutuhan riil umat.
“Komisi VIII DPR RI bermitra langsung dengan Kementerian Agama. Kehadiran saya di Sekretariat PHDI NTB hari ini adalah untuk mendengar secara langsung kebutuhan, kendala, serta harapan umat Hindu di NTB, mulai dari pembinaan umat, fasilitas tempat ibadah, hingga penguatan pendidikan keagamaan,” ujar politisi yang akrab disapa Kak Syifa tersebut.
Dalam sesi dialog, jajaran pengurus PHDI NTB menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait dukungan sarana dan prasarana keagamaan, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru agama Hindu atau pasraman, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis tempat ibadah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hj. Lale Syifaun Nufus menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan dalam forum-forum pembahasan bersama kementerian terkait di tingkat pusat.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan tokoh-tokoh PHDI hari ini sangat objektif dan mendasar. Kami di DPR RI akan berupaya maksimal agar program-program dari Kementerian Agama maupun Kementerian Sosial dapat menjangkau seluruh umat secara adil dan merata di NTB,” tegasnya.
Di penghujung kegiatan, pengurus PHDI Provinsi NTB menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI tersebut terhadap kebutuhan umat Hindu di NTB.
Kegiatan reses kemudian ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan berkas aspirasi secara simbolis sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan lembaga keagamaan. (nang)
