Kadang-kadang, kebudayaan tidak sedang kehilangan bentuk. Ia hanya kehilangan panggung.
Lumbung itu masih ada. Di Lombok. Di kampung-kampung. Di ingatan orang tua. Tetapi ia perlahan-lahan menghilang dari kesadaran nasional. Tidak lagi hadir sebagai simbol. Tidak lagi dibicarakan sebagai identitas. Ia hanyalah benda—bukan makna.
Lalu, seorang wali kota datang membawa lumbung itu ke Jakarta.
Bukan dengan memanggulnya. Bukan dengan memamerkannya sebagai museum artefak. Tetapi menjadikannya dengan gerbang. Gerbang yang dilewati setiap hari. Gerbang yang dilihat ribuan orang. Gerbang yang diperdebatkan, difoto, dipakai sebagai motif, bahkan dijadikan bros. Namanya: Gerbang Sangkareang.
Di Gedung Dewan Pers, Jumat itu, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana tidak sekadar melakukan presentasi Anugerah Kebudayaan PWI 2026. Ia sedang menguji satu pertanyaan besar. Apakah Kebudayaan masih bisa hidup di kota modern?
Jawaban para juri nampaknya jelas. Bisa. Bahkan sangat bisa.
Agus Dermawan T, pengamat seni yang kenyang pengalaman, mengingatkan bagaimana dulu lumbung Lombok pernah menjadi inspirasi pelukis dunia. Nama I Wayang Pengsong disebut. Lumbung, katanya, pernah mendunia lewat kanvas. Kini, ia hidup kembali melalui arsitektur kota.
Ada pergeseran penting di sini. Dulu, kebudayaan bergerak lewat seniman. Saat ini, ia juga bisa bergerak melalui kebijakan publik.
Sudjiwo Tejo melihat sisi lain. Ia tidak bicara gerbang. Ia berbicara Perang Ketupat. Tradisi. Upacara. Ingatan kolektif yang tidak bisa ditiru daerah lain. Ia mengingatkan satu hal penting: modernisasi sering kali membuat kita malu pada tradisi sendiri.
Di Lombok, kata Sudjiwo, itu belum terjadi. Itulah modal kebudayaan yang paling mahal.
Mohan, dalam presentasinya, tidak mengklaim dirinya sebagai budayawan. Ia hanya wali kota. Tetapi mungkin justru di situlah letak kelemahannya. Ia tidak memosisikan budaya sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai ekosistem masa depan.
Gerbang Sangkareang bukan tugu mati. Ia melahirkan Batik Mentaram. Ia mempengaruhi desain kota. Ia membuka lapangan kerja. Ia memberi identitas visual yang konsisten. Ia menjadi city branding—istilah modern untuk sesuatu yang sejatinya sangat tua: jati diri.
Menariknya, Mohan tidak berhenti pada simbol. Ia berbicara mengenai dampak ekonomi. UMKM. Pekerjaan lokal. Produk yang ditampilkan di Melbourne. Di Bellabric. Budaya yang berjalan bersama pasar, tanpa kehilangan ruhnya.
Permasalahan kebudayaan sering gagal di banyak daerah.
Festival Kita Rajin. Kita rajin seremoni. Tapi jangan lupa. Lupa bahwa budaya harus bisa memberi makan, bukan sekadar tepuk tangan.
Gerbang Sangkareang, dalam konteks itu, adalah eksperimen penting. Ia bukan hanya soal estetika. Ia soal keberanian mengambil identitas lokal di tengah tekanan globalisasi yang seragam.
Kota-kota hari ini berlomba menjadi “modern”. Gedungnya mirip. Jalannya lebar. Logonya umum. Tetapi Mataram memilih jalan yang berbeda: menjadi modern dengan wajah sendiri.
Apakah ini cukup untuk Anugerah Kebudayaan PWI 2026? Itu juri urusan.
Tetapi satu hal sudah pasti. Ketika seorang kepala daerah bicara kebudayaan bukan sebagai aksesori, melainkan sebagai fondasi pembangunan, maka ia sedang melawan arus zaman yang sering lupa pada akar.
Gerbang itu kini berdiri di Mataram. Intinya, ia adalah undangan terbuka.
Undangan untuk mengingat kembali bahwa kebudayaan tidak harus disimpan. Ia harus dilewati. Setiap hari. Dengan sadar. Dengan bangga. Dan mungkin, di situlah makna terdalam dari sebuah gerbang. (*)
