Lombok Express

Category: Catatan HAS

  • HUT ke-80 RI, Kolonel Laut Pundjung: Dari Meja Redaksi ke Markas TNI

    HUT ke-80 RI, Kolonel Laut Pundjung: Dari Meja Redaksi ke Markas TNI

    Delapan puluh tahun Indonesia merdeka adalah delapan puluh tahun perjalanan bangsa menjaga bara perjuangan. Di tengah barisan prajurit yang mengabdikan diri tanpa henti, berdiri satu nama yang kisahnya merefleksikan arti kemerdekaan: Kolonel Laut (KH) Ignatius Maria Pundjung Triyogatama, S.Sos., M.Sc.

    Lahir di Jakarta pada 8 Desember 1969, dari keluarga prajurit pejuang, ia tumbuh dengan kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijaga. Sang ayah, Letkol Anumerta R.E. Soegihardjo, dan kakaknya, Laksamana Muda TNI (Purn) Gregorius Agung Widjono Djalu, menjadi teladan pengabdian yang kelak membentuk jalan hidupnya.

    Sebelum berseragam TNI AL, Pundjung adalah seorang wartawan. Ia menempuh pendidikan di IISIP Jakarta dan mengasah pena di Mingguan Mutiara. Tulisan-tulisannya menggugah, menjuarai lomba di Pekan Raya Jakarta, hingga melahirkan sebuah buku biografi tentang tokoh nasional Mien Sugandhi. Namun, pada 1999, ia memilih jalan berbeda: menukar pena dengan seragam, menukar ruang redaksi dengan medan pengabdian. Tahun 2000, ia resmi menjadi perwira TNI AL.

    Semangat jurnalistiknya tidak pernah padam. Justru itu menjadi senjata dalam setiap tugas di bidang penerangan: di Dispenal, di Koarmada Timur, hingga Lantamal III Jakarta. Ia memperkaya pengabdiannya dengan menempuh pendidikan Magister Sains Ketahanan Nasional di UGM melalui beasiswa Kementerian Pertahanan RI.

    Ketika dipercaya membenahi Majalah Cakrawala pada 2018, ia menghadirkan wajah baru yang lebih modern dan komunikatif. Ia juga melahirkan The Horizon, majalah internasional berbahasa Inggris yang memperkuat diplomasi maritim Indonesia. Baginya, komunikasi adalah bagian dari pertahanan bangsa.

    Kini, menjabat Sahli D Jemen Pok Sahli Koarmada RI, Kolonel Pundjung terus menyalakan dedikasi. Di luar dinas, ia juga mengabdi melalui Ordinariatus Castrensis Indonesia, memperkuat pelayanan umat di lingkungan TNI-Polri.

    Semua langkah itu ia jalani bersama sang istri, Elisabeth Kusuma Indreswari, yang setia mendampinginya melalui Jalasenastri. Bersama, mereka adalah contoh nyata bahwa pengabdian kepada bangsa lahir dari semangat keluarga, cinta, dan kesetiaan.

    Di usia ke-80 kemerdekaan, perjalanan hidup Kolonel Pundjung mengingatkan kita bahwa merdeka berarti terus berjuang. Dari ruang redaksi hingga palagan laut, ia menunjukkan bahwa pengabdian tidak mengenal batas profesi. Ia hadir sebagai prajurit, penulis, pemimpin, dan pelayan umat, sosok yang menghidupkan api kemerdekaan dalam tugas sehari-hari.

    Indonesia merdeka bukan hanya karena dikumandangkan, melainkan karena terus dijaga. Dan di sanalah, jejak pengabdian Kolonel Pundjung berdiri tegak, bersama para pejuang lainnya, menjaga merah putih tetap berkibar di samudra nusantara. (*)

  • NTB Pilih Quality Tourism: Sedikit Wisatawan, Tapi Banyak Manfaat

    NTB Pilih Quality Tourism: Sedikit Wisatawan, Tapi Banyak Manfaat

    Oleh: Abdus Syukur*

    Jumlah wisatawan bisa “menipu”. Bisa jadi banyak yang datang, tapi justru “merusak”. Bisa jadi ramai, tapi ekonomi lokal tidak merasa. Itulah kenapa NTB kini memilih arah baru: quality tourism.

    Quality tourism bukan soal berapa juta orang yang datang. Tapi siapa yang datang. Berapa lama dia tinggal. Dan seberapa dalam ia memberi manfaat. Ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Bukan soal pesta, tapi makna.

    NTB Tak Mau Ramai Tapi Merugi

    Pernahkah kita tanya, siapa yang untung saat wisatawan membludak? Apakah warung lokal laris? Apakah seniman desa kebagian panggung? Apakah lingkungan tetap terjaga? NTB mulai sadar. Terlalu banyak wisatawan bisa jadi beban.

    Over-tourism adalah penyakit destinasi. Bali sudah mengalaminya. Gili Trawangan nyaris kolaps soal air bersih dan sampah. NTB tidak mau ikut-ikutan. NTB memilih quality tourism.

    Apa Itu Quality Tourism?

    Pariwisata berkualitas bukan berarti mahal. Tapi berarti. Berarti bagi masyarakat. Berarti bagi budaya. Berarti bagi alam.

    Ciri-cirinya?

    Wisatawan yang menghargai budaya lokal. Menginap di homestay, bukan cuma hotel asing. Belanja di pasar lokal, bukan toko oleh-oleh importir. Ikut belajar tenun, ikut ronda malam di desa. Tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, tapi meninggalkan jejak yang baik.

    Dampak Quality Tourism untuk NTB

    1. Ekonomi Lebih Merata

    UMKM lokal dapat bagian. Pemandu wisata lokal tidak hanya jadi pelengkap. Homestay hidup.

    2. Budaya Tidak Sekadar Hiburan

    Tari Gandrung bukan tontonan, tapi penghormatan. Wisatawan ikut memahami, bukan cuma mengabadikan.

    3. Alam Tidak Dikorbankan

    Daya dukung dijaga. Sampah dikendalikan. Energi dihemat. Tidak semua pantai harus jadi resort.

    4. Reputasi Destinasi Naik

    NTB dikenal sebagai destinasi ramah lingkungan, bersih, aman, dan otentik.

    Strategi NTB: Sedikit Tapi Berdampak

    NTB menyusun Outcome Matrix Quality Tourism. Isinya bukan janji. Tapi target.

    Contoh:

    Rata-rata lama tinggal wisatawan: 3 hari. Belanja wisatawan per orang: Rp 2,5 juta. 60% belanja ke UMKM lokal. 20 atraksi budaya aktif per tahun. 50 desa wisata bersertifikasi CHSE. Ini bukan target muluk. Tapi terukur. Bisa dievaluasi tiap tahun.

    Jalan Sunyi yang Penuh Arti

    NTB memilih jalan berbeda. Quality tourism adalah jalan sunyi. Tak semua paham. Tapi inilah jalan satu-satunya jika kita ingin pariwisata yang tahan lama, menguntungkan masyarakat, dan tidak merusak warisan.

    Karena itu, quality tourism harus disebut berulang-ulang. Di perencanaan. Di promosi. Di setiap diskusi. NTB tidak mengejar jadi Bali kedua. NTB ingin jadi NTB yang utuh. Ramah, hijau, berbudaya, dan bernilai.

    *Anggota BPPD 2024-2027

  • Dikira Aman, Ternyata Mematikan! Kawah Rinjani Telan Nyawa Pendaki Brasil

    Dikira Aman, Ternyata Mematikan! Kawah Rinjani Telan Nyawa Pendaki Brasil

    Dunia pendakian kembali berduka. Seorang pendaki asal Brasil berinisial JDSP (27) ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam kawah Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa (24/6) di kedalaman sekitar 600 meter di dalam kawah.

    Tragedi ini mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk pendaki profesional sekaligus pendiri komunitas pecinta alam Elpala, Dar Edi Yoga. Saat menjadi narasumber di Studio KompasTV, Rabu (25/6), Edi Yoga menyoroti pentingnya kewaspadaan dan persiapan mental saat berada di jalur pendakian, apalagi di kawasan ekstrem seperti puncak Rinjani.

    “Bisa saja korban terlalu dekat ke bibir kawah untuk berfoto dengan latar Danau Segara Anak yang memang luar biasa indah, tanpa sadar ia tergelincir. Atau mungkin ia sekadar duduk beristirahat di tepi kawah dan kehilangan keseimbangan. Itu sangat mungkin terjadi,” jelas Edi Yoga.

    Selain faktor kelalaian, Edi juga mengingatkan bahaya mountain sickness atau penyakit ketinggian yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran, halusinasi, bahkan kehilangan kendali tubuh. Kondisi ini sering kali tidak disadari oleh pendaki, khususnya mereka yang baru pertama kali mendaki gunung dengan ketinggian di atas 3.000 meter.

    Edi juga menambahkan, ada kemungkinan saat terguling hingga dasar kawah, korban masih dalam keadaan hidup. Namun, benturan keras yang terjadi berkali-kali membuatnya kehilangan kesadaran. Lokasi jatuh yang berada jauh di bawah menyebabkan upaya pertolongan menjadi sangat sulit.

    “Dalam kondisi tubuh yang sudah cedera parah, ditambah cuaca dingin ekstrem di dasar kawah, besar kemungkinan korban mengalami hipotermia dan akhirnya meninggal dunia,” jelas Edi.

    Sebagai pendaki senior, ia menegaskan pentingnya persiapan matang sebelum mendaki, baik dari sisi fisik, mental, peralatan, maupun pengetahuan dasar tentang jalur dan risiko.

    “Mendaki gunung itu olahraga sunyi, tidak ada tepuk tangan atau sorak-sorai ketika kita mencapai puncaknya. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Nikmati setiap langkah, nikmati setiap sudut pemandangan, tapi selalu utamakan keselamatan,” tegas Edi.

    Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah dan pengelola kawasan wisata alam melengkapi jalur pendakian gunung-gunung favorit dengan satuan rescue yang memadai. Tim tersebut, menurutnya, harus mendapatkan pelatihan intensif dari Basarnas agar siap menghadapi situasi darurat.

    “Jangan tunggu kejadian serupa berulang. Keselamatan pendaki harus jadi prioritas, apalagi di gunung-gunung yang sudah jadi tujuan wisata internasional seperti Rinjani,” pungkasnya.

    Pihak berwenang hingga kini masih menyelidiki kronologi lengkap peristiwa jatuhnya JDSP. Sementara itu, jenazah korban saat ini tengah diupayakan dievakuasi agar dapat diserahkan ke pihak keluarga melalui Kedutaan Besar Brasil di Indonesia. (**)

  • Jejak Kenangan di Ujung Perpisahan

    Jejak Kenangan di Ujung Perpisahan

    Hari ini, langkah-langkahku menyusuri tanah merah TPU Mataram seperti kehilangan arah. Di antara rimbun bayang pepohonan dan sunyi yang tak biasa, kami berdiri—diam, tertunduk, mencoba merangkai doa dalam duka yang tak bersuara. Kartawan, salah satu teman sepermainan, teman seperjalanan masa kecil di SDN 2 Ranggagata, Lombok Tengah, telah pergi.

    Angin siang membawa aroma tanah basah dan kepiluan yang tak mampu disangkal. Di wajah-wajah yang hadir, saya melihat potongan masa lalu. Wajah-wajah yang dulu pernah tertawa bersama, berlarian tanpa beban di halaman sekolah yang penuh debu dan cahaya. Kini, salah satu dari kami dimakamkan.

    Tak lama sebelumnya, Basit juga telah lebih dahulu kembali ke pangkuan Ilahi. Seakan waktu sedang menuliskan kisah kehilangan demi kehilangan, pelan-pelan, namun pasti. Satu per satu, halaman-halaman kenangan kami terlipat.

    Kartawan bukan sekadar nama dalam daftar alumni. Ia adalah cerita—tentang persahabatan yang polos, tawa yang tulus, dan mimpi-mimpi yang pernah kami rajut bersama di ruang kelas yang sederhana. Ia adalah senja yang lembut, yang kini tenggelam perlahan di ufuk mata.

    Begitu cepat perjalanan ini berubah menjadi perpisahan. Hidup seolah memanggil pulang mereka yang telah cukup menanam kebaikan di bumi. Kami yang tertinggal, hanya bisa berpegangan pada serpihan ingatan dan doa-doa yang lirih.

    Hari ini, kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa panjang kita berjalan, tapi seberapa dalam jejak yang kita tinggalkan. Kartawan dan Basit, kalian telah menorehkan jejak itu di hati kami—dalam, dan abadi.

    Tidurlah dalam damai, kawan. Langit mungkin tak menangis, tapi jiwa kami basah oleh kenangan. Sebab dalam setiap pelukan sunyi dan bisik doa, kami tahu: persahabatan kita tak akan pernah mati. Ia hanya berpindah tempat—dari dunia ke langit, dari raga ke kenangan.

    Selamat jalan, saudaraku. Sampai kelak kita dipertemukan kembali—dalam pelukan cahaya yang kekal. (has)

    Keterangan Foto:

    Prosesi pemakaman Kartawan di TPU Mataram di Karang Medain. (ist)

  • Farianda, Pemimpin Muda Pers Sumut yang Tegaskan Etika: Ciptakan Suasana Nyaman bagi Polda Sumut

    Farianda, Pemimpin Muda Pers Sumut yang Tegaskan Etika: Ciptakan Suasana Nyaman bagi Polda Sumut

    Oleh Zulfikar Tanjung*

    Ada kesan yang tidak bisa dihindari ketika menyaksikan pertemuan antara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik SE, dengan Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, pada Jumat, 23 Mei 2025.

    Suasana hangat di kantor PWI Sumut, Jl Adinegoro Medan, tak hanya menandai jalinan silaturahmi formal antarlembaga. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi potret kecil bagaimana seorang pemimpin muda pers dapat menghadirkan suasana nyaman, penuh kepercayaan, sekaligus memperlihatkan arah baru kepemimpinan jurnalistik yang mengedepankan etika, martabat, dan kemitraan konstruktif.

    Dalam dialog terbuka yang tercipta siang itu, Farianda dengan lugas menegaskan bahwa PWI Sumut berada di barisan depan dalam mendidik wartawan beretika, yang mampu menyajikan berita edukatif dan berkualitas. Kalimatnya tidak meledak-ledak, namun penuh daya gugah: “Kami senantiasa membimbing wartawan untuk menjadikan etika sebagai fondasi utama dalam setiap peliputan.” Sebuah pernyataan sederhana, namun mengandung energi moral yang dalam, terlebih di era banjir informasi dan distraksi digital yang kian tak terbendung.

    Etika bukan sekadar aturan profesi bagi Farianda. Ia menjadikannya sebagai roh dari kerja-kerja jurnalistik. Sikap ini mengingatkan kita bahwa wartawan sejati bukan hanya pencari informasi, melainkan penjaga nilai dalam kehidupan publik.

    Pemimpin Pers yang Meneduhkan

    Farianda bukan sekadar Ketua PWI. Ia tampil sebagai figur yang mampu menghadirkan kesejukan di ruang-ruang yang kerap panas oleh kepentingan dan sorotan media. Dengan pendekatan dialogis dan kolaboratif, ia menawarkan model kepemimpinan yang inklusif, tanpa kehilangan prinsip.

    Saat mengusulkan kerjasama pelatihan bersama Polda Sumut, seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan jurnalistik di lingkungan kepolisian, Farianda bukan sedang menjual citra, tapi membangun jembatan: antara profesi wartawan dan aparat negara, antara idealisme dan kebutuhan praktis, antara kebebasan dan tanggung jawab. Inilah bentuk kecerdasan kepemimpinan yang jarang, dan karenanya patut diapresiasi.

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan pun tampak nyaman. Ia bahkan menyampaikan apresiasi atas wartawan yang menjunjung etika serta berharap kemitraan ini semakin erat. “Saya selalu angkat telepon dari wartawan, siapa pun. Kita butuh saling menghargai dan saling memahami,” ujarnya. Ungkapan ini menjadi bukti bahwa relasi yang dibangun PWI Sumut hari ini bukan relasi penuh kecurigaan, melainkan kepercayaan.

    Mengangkat Harkat Wartawan

    Ketika wartawan menjalankan profesinya secara beretika, sesungguhnya mereka tidak hanya menjaga martabat sendiri, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi para narasumber. Hal inilah yang tercermin dalam sikap Farianda. Ia menyadari bahwa wartawan yang kompeten dan beradab akan lebih didengar, lebih dipercaya, dan lebih dihormati. Dalam relasinya dengan institusi seperti Polda Sumut, hal itu menjadi sangat strategis: menjaga kredibilitas informasi sekaligus membangun opini publik yang sehat.

    Tidak berlebihan jika kita menyebut Farianda sebagai representasi generasi baru pers Indonesia, yang tidak larut dalam glorifikasi konflik dan kontroversi, tetapi justru membangun iklim kerja sama yang produktif antara media dan lembaga negara. Sosoknya menjadi simbol bahwa pers yang kuat bukanlah pers yang liar, melainkan yang bertanggung jawab dan berakar pada nilai-nilai luhur.

    Pesan Tokoh Muda

    Di tengah derasnya arus berita yang cepat tapi dangkal, suara Farianda menjadi penting: bahwa wartawan tak boleh lupa pada etika. Bahwa kecepatan tak boleh mengorbankan akurasi. Bahwa kebebasan tak berarti tanpa tanggung jawab. Ia memimpin PWI Sumut bukan hanya sebagai organisatoris, tetapi sebagai pendidik nilai.

    Dan dari pertemuan hangat itu, kita belajar satu hal: bahwa ketika pers dipimpin oleh orang yang tepat, maka negara dan masyarakat akan mendapat manfaat yang besar. Karena pada akhirnya, wartawan bukan sekadar pencatat sejarah — mereka adalah pengarah peradaban.

    * Penulis Penasihat PWI Sumut

  • Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Butuh Bapak Asuh

    Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali mengemuka. Meski telah menjadi aspirasi masyarakat selama dua dekade terakhir, hingga kini belum ada tanda-tanda realisasi konkret dari pemerintah pusat.

    Minimnya dukungan politik di tingkat nasional dan belum munculnya tokoh kuat sebagai lokomotif perjuangan menjadi salah satu kendala utama. Padahal, secara geografis dan sumber daya, Pulau Sumbawa dinilai sudah sangat layak berdiri sendiri sebagai provinsi baru.

    Upaya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pernah menjadi topik hangat dalam berbagai forum. Namun semangat itu meredup karena belum ada figur sentral yang konsisten membawa aspirasi ini ke lingkar kekuasaan pusat.

    “Pulau Sumbawa butuh bapak asuh, tokoh nasional yang bisa menjembatani perjuangan ini sampai ke meja Presiden,” ujar salah satu anggota DPRD NTB, Aminurlah kepada sejumlah media.

    Jika berkaca pada daerah lain yang sukses melakukan pemekaran, seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat, ada tokoh kuat di balik layar yang menjadi penggerak utama. Sayangnya, Pulau Sumbawa belum memiliki figur seperti itu saat ini.

    Lima daerah yang mencakup Pulau Sumbawa — Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima — memiliki potensi sumber daya alam melimpah, posisi strategis, dan jumlah penduduk yang memadai untuk menjadi provinsi tersendiri.

    Namun potensi tersebut belum tergarap secara maksimal karena akses kebijakan masih terpusat di Mataram, ibu kota Provinsi NTB yang berada di Pulau Lombok.

    Kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memajukan pendidikan serta kesehatan menjadi alasan mendasar mengapa pemekaran provinsi sangat dibutuhkan.

    Kendala besar lainnya adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang masih diberlakukan pemerintah pusat. Tanpa dukungan dari elite nasional, perjuangan di tingkat lokal sulit menembus kebijakan nasional.

    Diperlukan konsolidasi seluruh elemen masyarakat di Pulau Sumbawa — kepala daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga diaspora — untuk kembali menguatkan gerakan ini secara sistematis dan terarah.

    Langkah selanjutnya adalah menemukan dan mendorong satu atau dua tokoh nasional asal Sumbawa untuk tampil sebagai juru bicara perjuangan ini. Figur seperti inilah yang disebut sebagai “bapak asuh”, yaitu sosok yang punya akses ke pembuat kebijakan tertinggi di republik ini.

    Masyarakat di Pulau Sumbawa berharap perjuangan ini tidak hanya menjadi wacana tahunan menjelang pemilu. Perlu ada keseriusan dan keberanian politik agar suara rakyat mendapat ruang di tingkat pusat.

    Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak ada yang mengambil peran, maka wacana ini hanya akan menjadi mimpi kolektif yang terus berulang tanpa ujung.

    Kita berharap para pemangku kepentingan, baik di daerah maupun pusat, untuk memberi perhatian lebih terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa. Demi keadilan dan pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. (*)

  • Kisah Haru dan Tak Terduga Perjalanan Haji Tahun Ini

    Kisah Haru dan Tak Terduga Perjalanan Haji Tahun Ini

    Musim haji tahun ini bukan sekadar rangkaian ibadah. Ia adalah permadani kisah-kisah haru dan tak terduga, dijalin dari mimpi dan perjuangan para jamaah Indonesia.

    —–

    Di balik lantunan doa dan semangat menunaikan rukun Islam kelima, tersimpan cerita-cerita yang menyentuh hati, mencerminkan semangat keikhlasan dan ketabahan khas bangsa Indonesia.

    Semuanya mengungkap kompleksitas perjalanan haji yang melampaui urusan visa dan persiapan pribadi. Lebih dari itu, kisah-kisah ini juga memperlihatkan betapa kuatnya ikatan persaudaraan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan.

    Salah satu peristiwa yang menyedot perhatian publik dalami Bupati Pathul Bahri dan istrinya. Pasutri ini mengalami penundaan dua kali. Sebuah ujian kesabaran yang menguji keikhlasan. Awalnya bupati tergabung dalam kloter 2, keberangkatan mereka tertunda karena visa terlambat.

    Ironisnya, meski visa sudah keluar, mereka tetap tak bisa berangkat. Setelah penundaan hingga kloter 6, mereka akhirnya dipindahkan ke kloter 8, bahkan setelah berada di asrama haji.

    Bayangkan, harapan yang berkali-kali tertunda, sebuah ujian yang hanya bisa dilewati dengan tawakal dan keikhlasan, sebagaimana nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia. Dugaan kuat, penundaan ini disebabkan miskomunikasi atau masalah administrasi antara Bupati dan Kanwil Kemenag NTB.

    Kekecewaan Bupati yang diungkapkan ke publik menunjukkan adanya kendala di luar kendali. Sebuah perjuangan yang tak mudah bagi seorang pemimpin yang juga ingin menunaikan rukun Islam yang kelima.

    Berbeda dengan kasus Bupati yang akhirnya bisa berangkat haji, ada Ibu Lin (nama samaran), seorang ibu yang berangkat haji dengan persiapan sangat minim. Bayangkan, seorang ibu yang mungkin telah berhemat bertahun-tahun, mendapati dirinya harus berangkat mendadak, tanpa cukup waktu menyelesaikan keperluan. Kisah ini mencerminkan semangat pantang menyerah yang khas Indonesia, di tengah kendala administrasi dan teknis yang berdampak langsung pada kesiapan jamaah.

    Terdapat pula kasus lain yang menyentuh: seorang anak mendapatkan visa sementara ibunya belum. Keluarga ini terpaksa memilih antara berangkat terpisah atau menunda perjalanan, sebuah dilema yang menyayat hati, menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga dalam budaya Indonesia.

    Selain itu, terdapat kisah Pak Karto (nama samaran), seorang kakek berusia 75 tahun yang harus berjuang sendiri mengurus kepergiannya. Anak-anaknya yang sibuk bekerja di kota besar tak dapat membantunya secara langsung. Berkat bantuan tetangga dan jamaah lain yang lebih muda, beliau akhirnya dapat berangkat dengan tenang.

    Kisah ini memperlihatkan betapa gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam masyarakat Indonesia, bahkan dalam menghadapi tantangan administrasi yang rumit.

    Kesimpulannya, pengalaman-pengalaman ini mengungkap kompleksitas sistem pemberangkatan haji. Prosesnya jauh lebih rumit daripada sekadar pengurusan visa dan persiapan pribadi. Miskomunikasi, kendala administrasi, dan masalah logistik sering menjadi penghambat. Kejadian-kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara haji untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan komunikasi efektif dengan calon jamaah.

    Semoga ke depannya, setiap jejak kaki menuju Tanah Suci diiringi kelancaran dan keberkahan. Sehingga setiap perjalanan haji dipenuhi dengan kedamaian dan penuh berkah, tanpa terhalang oleh kendala administrasi yang tak perlu, sejalan dengan nilai-nilai keikhlasan dan kesabaran yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. (*)

  • AI dalam Jurnalisme, Antara Inovasi dan Kekhawatiran, Catatan Kritis dari Profesor Janet Steele

    AI dalam Jurnalisme, Antara Inovasi dan Kekhawatiran, Catatan Kritis dari Profesor Janet Steele

    Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam industri media semakin meluas, tak terkecuali di Indonesia. Namun, di tengah geliat inovasi ini, muncul suara kritis dari Profesor Janet Steele, pakar jurnalisme dari George Washington University, Amerika Serikat.

    Dalam kunjungannya ke Indonesia, Steele menyampaikan kekaguman sekaligus keheranannya atas cara media Indonesia mengadopsi AI, terutama dalam peran yang selama ini dianggap “sakral” bagi jurnalis manusia.

    AI, Alat Bantu atau Pengganti?

    Di Amerika Serikat, AI sudah digunakan oleh media untuk tugas-tugas teknis seperti merangkum laporan panjang, menelusuri arsip data, hingga menyusun laporan cuaca dan hasil pertandingan olahraga. Fungsi ini dianggap sebagai *support system* yang membantu jurnalis bekerja lebih cepat dan akurat.

    Namun berbeda dengan Indonesia. Media-media di Tanah Air mulai menampilkan AI sebagai presenter berita di televisi, bahkan pewawancara di radio. Langkah yang cukup revolusioner ini memancing komentar dari Steele, “Wow presenter AI? Saya belum pernah melihat presenter AI. Apakah seperti orang-orang palsu?”

    Setelah menyaksikan langsung salah satu tayangan presenter AI, Steele terkesima sekaligus ragu. “Wow. Ya ampun. Itu luar biasa. Sangat menarik dan aneh. Ini aneh. Orang Indonesia jauh lebih berani memakai AI.”

    Di Balik Kekaguman, Ada Kekhawatiran

    Meski kagum pada keberanian media Indonesia, Steele menyimpan kekhawatiran mendalam. Menurutnya, penggunaan AI dalam ruang redaksi bukan tanpa risiko. Salah satu bahaya terbesar adalah kerusakan terhadap nilai-nilai dasar jurnalisme, seperti kejujuran, akurasi, dan empati—sesuatu yang tak bisa ditiru oleh algoritma.

    Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan teknologi dan platform AI untuk menanggulangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama terkait akurasi informasi dan etika jurnalistik.

    Namun Steele juga mengakui, AI bisa menjadi mitra jurnalis jika digunakan secara bijak. “AI dapat meringankan beban kerja, terutama dalam reportase teknis, sehingga jurnalis bisa lebih fokus pada pelaporan investigatif yang lebih mendalam.”

    Mengawal Etika, Bukan Menolak Inovasi

    Bagi Steele, esensi jurnalisme bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi menyuarakan kebenaran dengan nilai dan empati. “Jurnalisme bukan hanya tentang media, tapi tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya,” tegasnya.

    Penggunaan AI dalam jurnalisme memang tak terhindarkan. Namun yang menjadi PR besar bagi insan pers, khususnya di Indonesia, bagaimana mengadopsi teknologi ini tanpa kehilangan roh jurnalisme itu sendiri.

    Catatan untuk wartawan:

    Inovasi adalah keharusan, tapi jurnalisme adalah amanah. Mari kita gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti nurani. (abdus syukur/ai)

    Keteangan Foto:

    Profesor Janet Steele, pakar jurnalisme dari George Washington University, Amerika Serikat. (internet)

  • Bonus Demografi, Peluang Emas yang Harus Disiapkan Pemerintah

    INDONESIA saat ini tengah menikmati fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai lebih dari 70 persen dari total populasi. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Namun, bonus demografi bukanlah keuntungan otomatis. Tanpa perencanaan dan kesiapan yang matang, peluang ini justru bisa berubah menjadi bencana sosial seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

    Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi. Di antaranya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses yang lebih luas dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Program pengembangan keterampilan dan pelatihan vokasi juga harus diperkuat untuk membekali generasi muda dengan keahlian teknis dan sertifikasi profesional.

    Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru menjadi hal penting. Pertumbuhan sektor industri, pertanian modern, pariwisata, hingga ekonomi digital perlu didorong, termasuk pemberian insentif kepada investor yang membuka peluang kerja besar. Di sisi lain, layanan kesehatan harus ditingkatkan agar penduduk usia produktif tetap sehat dan bugar. Fokus pada pencegahan penyakit, perbaikan layanan gizi, dan penguatan sistem jaminan kesehatan nasional menjadi keharusan.

    Pemberdayaan perempuan juga berperan penting dalam menyukseskan bonus demografi. Kesempatan kerja yang setara dan perlindungan hak-hak perempuan di dunia kerja harus terus diperluas. Program kependudukan dan keluarga berencana pun perlu diperkuat agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang dan terkontrol.

    Tidak kalah penting, penguatan sistem perlindungan sosial untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pengangguran harus diprioritaskan. Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan jaringan internet untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Jika pemerintah mampu mengelola potensi ini dengan serius dan terencana, maka Indonesia dapat melompat menjadi negara maju dalam beberapa dekade ke depan. Sebaliknya, jika peluang ini disia-siakan, ancaman masalah sosial dan ekonomi bisa menghantui perjalanan bangsa ke depan. (*)

    *Tulisan ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan.

  • Bingung Hadapi Berita Tak Adil? Begini Cara Melapor ke Dewan Pers

    Bingung Hadapi Berita Tak Adil? Begini Cara Melapor ke Dewan Pers

    Oleh: H.M. Abdus Syukur, SH. *

    TAK SEMUA semua pemberitaan media berjalan mulus dan adil. Kadang kita merasa dirugikan karena berita yang tidak akurat, sepihak, bahkan tak memberi ruang untuk menjawab. Nah, bila itu terjadi, jangan panik dulu. Kita punya jalur resmi yang bisa ditempuh: *melapor ke Dewan Pers*. _Tapi bagaimana caranya? Tenang, saya akan pandu Anda langkah demi langkah_.

    *1. Pahami Dulu, Apa Itu Sengketa Pers?*

    Sebelum buru-buru lapor, kita perlu pastikan dulu bahwa persoalan kita masuk dalam kategori sengketa pers. Umumnya, ini mencakup:

    _- Berita yang tidak akurat, tidak berimbang, atau melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ)_.

    _- Media tidak memberikan hak jawab saat kita ingin mengklarifikasi atau membantah berita_.

    Kalau masalah Anda berkaitan dengan dua poin ini, berarti sudah masuk jalur yang tepat.

    *2. Kirim Hak Jawab ke Media Dulu, Ya!*

    Langkah penting berikutnya yakni sampaikan hak jawab atau keberatan ke media yang memuat berita tersebut. Ini menunjukkan itikad baik kita menyelesaikan secara langsung terlebih dahulu. Simpan baik-baik bukti email, tangkapan layar, atau surat menyuratnya. Ini akan jadi amunisi penting saat melapor ke Dewan Pers.

    *3. Siapkan Dokumen Laporan Anda*

    Ini bagian administrasinya. Anda perlu menyiapkan beberapa hal sebagai berikut:

    – Surat pengaduan: Bisa surat biasa atau langsung isi formulir online dari situs Dewan Pers.

    – Identitas diri: KTP atau surat kuasa, jika Anda diwakili oleh pihak lain.

    – Bukti berita yang disengketakan: Bisa berupa link, screenshot, atau kliping koran.

    – Bukti sudah mengajukan hak jawab ke media (kalau ada).

    – Penjelasan alasan pengaduan: Tulis bagian mana dari berita yang dianggap melanggar KEJ.

    *4. Kirim Laporan ke Dewan Pers*

    Ada tiga cara yang bisa Anda pilih. Mana pun nyaman untuk Anda:

    1. Langsung datang ke Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta Pusat.

    2. Via email ke: [email protected]

    3. Via pos ke alamat yang sama.

     

    Jangan lupa pastikan semua dokumen Anda lengkap, ya!

    *5. Bagaimana Prosesnya?*

    Begitu laporan masuk, Dewan Pers akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika valid, kedua belah pihak akan dipanggil untuk klarifikasi atau mediasi.

    Hasilnya bisa berupa risalah kesepakatan, yang bisa mencakup permintaan maaf, hak jawab, atau ralat dari media.

    Ingat, ini bukan proses hukum yang kaku, tapi penyelesaian yang mengedepankan etika dan keadilan informasi.

     

    *Penutup*

     

    Setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pemberitaan yang adil dan akurat. Jangan ragu menggunakan jalur Dewan Pers jika merasa dirugikan. Yang penting adalah pahami prosesnya, siapkan bukti, dan tempuh prosedur dengan tenang. Pers yang sehat adalah yang terbuka terhadap kritik dan koreksi.

    Jika Anda butuh bantuan hukum lebih lanjut, jangan sungkan konsultasi baik dengan praktisi atau bisa ke SMSI khususnya melalui LBH SMSI. Kita dukung bersama jurnalisme yang profesional dan bertanggung jawab!

     

    *) Penulis adalah Penguji UKW, Ahli Pers serta Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB.